Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini
SEMARANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan pendirian Badan Penyangga Gas. Hanya saja, badan ini baru akan berdiri setelah ada kepastian tentang holding badan usaha milik negara di bidang energi.
Saat ini pemerintah sudah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk membentuk holding BUMN energi dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.
Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, setelah holding BUMN energi terbentuk, dengan sendirinya PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negera Tbk (PGN) akan digabung. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat pembentukan badan penyangga gas untuk penyatuan harga atawa pooling price. "Sehingga harga gas di seluruh Indonesia lebih adil," ungkap Wiratmaja, pekan lalu.
Pembentukan badan penyangga gas ini bertujuan untuk mengatur harga gas yang selama ini berbeda-beda di setiap wilayah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan.
Misalnya di Sumatera Utara harga gas mencapai US$ 12,9 per mmbtu (million British Thermal unit). Padahal harga gas di Jawa Barat cuma berkisar US$ 4 per mmbtu hingga US$ 6 per mmbtu. "Dengan adanya Badan Penyangga Gas, nanti harga gas bisa lebih murah karena akan digabung," katanya.
Badan penyangga akan memilik beberapa tugas. Pertama, menentukan harga gas dengan menggabungkan harga gas yang murah dan mahal. Kedua, bertugas membangun infrastruktur gas. Ketiga, mengatur tata niaga gas, mulai dari penyediaan dengan membeli seluruh gas yang ada, serta mengelola dan menjualnya.
Percepat infrastruktur
Wiratmaja berharap rencana pembentukan holding energi segera terealisasi. Sebab ke depan akan ada proyek-proyek infrastruktur gas yang memerlukan pendanaan dalam jumlah besar, dan pengerjaan yang cepat. Khususnya pengerjaan proyek-proyek penugasan dari pemerintah.
Memang sebelum holding BUMN energi terbentuk pun sudah ada pekerjaan yang digarap bersama-sama. Misalnya proyek Duri-Dumai yang akan dikerjakan bersama-sama oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas.
"Proyek Duri-Dumai gasnya sudah ada, user-nya juga sudah ada. Tinggal pembangunannya saja. Tadinya PGN dan Pertagas bersaing sehingga pembangunannya agak terlambat. Semoga proyek ini cepat selesa sehingga 2017 sudah harus onstream," imbuhnya.
Seperti kita tahu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengharapkan pada Juni 2016 mendatang sudah ada dasar hukum pendirian holding BUMN sektor energi. Dalam mekanisme pembentukan holding tersebut, pemerintah akan menyerahkan sebanyak 13,8 miliar saham Seri B milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk, atau setara kepemilikan 56,96%, kepada PT Pertamina.
Di sisi lain, anak usaha pertamina yang menggarap bisnis gas yakni Pertagas, akan diserahkan kepada PT PGN untuk menjadi bagian dari bisnis mereka. Nah, PGN dan Pertagas ini akan menjadi bagian dari holding BUMN energi yang akan mengurusi bisnis hilir gas alam.
Sinergi dua entitas bisnis yang menggarap infrastruktur dan penyaluran gas ini bisa membuat bisnis gas lebih efisien. Tujuan akhirnya adalah agar harga gas, baik untuk rumah tangga maupun industri, lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
