kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kaltim Parna berharap dukungan fiskal dari pemerintah


Senin, 09 Juli 2018 / 20:52 WIB
Kaltim Parna berharap dukungan fiskal dari pemerintah
ILUSTRASI. Logo Kaltim Parna Industri


Reporter: Agung Hidayat | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BONTANG. Setelah berencana berekspansi di sektor downstream amoniak, PT Kaltim Parna Industri (KPI) berharap pemerintah dapat mendukung jalan industri lokal tersebut.

Charles Simbolon, Presiden Direktur PT KPI memaparkan beberapa hal, salah satunya terkait insentif fiskal. Rencananya perseroan akan diberikan insentif fiskal, namun bagaimana besarannya masih belum bisa dirincikan.

Selain fiskal, KPI juga berharap pemerintah dapat merealisasikan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 soal penggunaan gas bumi dalam negeri. "Kami minta Kemenkeu dan Kementerian ESDM bisa mendukung untuk alokasikan gas bumi ini, soda ash yang diproduksi dalam negeri tentu menguntungkan secara devisa ketimbang impor," ujar Charles ditemui usai Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian di Bontang, Sabtu (9/7).

Soal gas tersebut, KPI memaparkan bahwa dengan kapasitas produksi pabrikan amoniak cair 495.000 ton per tahun, kebutuhan gas bumi mencapai 18,5 juta mmbtu setiap tahunnya. "Itu sekitar 11% dari seluruh gas yang masuk ke kawasan industri Pupuk Kaltim dimana kontraknya akan berakhir tahun 2021," urai Charles.

Ada kekhawatiran, dalam jangka panjang suplai gas di kawasan industri tersebut berkurang dimana produksi Liquid Natural Gas (LNG) PT Badak sebagai pemasok utama di Kaltim berkurang dari 8 train sebelumnya menjadi 3 train saat ini. "Kami berharap ada jaminan pasokan harga gas bumi jangka panjang, disamping harga bisa kompetitif dengan negara tetangga," kata Charles.

Dari segi harga, KPI mengaku untuk kawasan Bontang kisaran angkanya US$ 6-7 per mmbtu. "Sedangkan Malaysia hanya US$ 3-4 per mmbtu, kami inginnya bisa menyamai negara tetangga itu," terang Charles.

Selain harga dan ketersediaan gas, KPI juga mendorong pemerintah agar dapat melakukan pembatasan kuota pada produk turunan amoniak yang impor, khususnya soda ash yang akan segera diproduksi perusahaan. "Kalau batas tarif tidak bisa tentu ada batas kuota, dengan begitu maka mau ada perjanjian perdagangan apapun gak akan masalah," ucap Charles.

Rencananya KPI di 2019 akan groundbreaking pabrik soda ash di Gresik dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Sebelumnya KPI berbisnis produksi amoniak cair yang 65% penjualan ekspor dan 35% dalam negeri. Amoniak cair dari KPI sebagian akan diserap oleh penggunaan pabrik soda ash tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×