Reporter: Muhammad Julian | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penunjukan bengkel konversi motor listrik masih berjalan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan, sejauh ini sudah ada 4 bengkel yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan konversi motor listrik.
“Sisanya masih melengkapi administrasi,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (11/5).
Seperti diketahui, pemerintah tengah menggalakkan program konversi motor listrik. Dalam program ini, pemerintah akan memberi bantuan potongan biaya sebesar Rp 7 juta per unit sepeda motor yang hendak dikonversi menjadi motor listrik.
Biaya konversi pun ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 17 juta per unit. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 3 Tahun 2023 sebagai payung hukumnya.
Baca Juga: DEN Dukung Pemanfaatan BBG untuk Sektor Transportasi
Target pemerintah, sebanyak 50.000 unit motor bisa dikonversi menjadi motor listrik di sepanjang tahun 2023. Angka tersebut ditargetkan kembali naik menjadi 150.000 unit di tahun depan.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat 22 bengkel konversi sepeda motor bersertifikasi yang tersebar di berbagai daerah. Bengkel-bengkel tersebut ada yang berupa perseroan terbatas (PT) hingga bengkel milik instansi pendidikan.
Seluruh bengkel konversi sepeda motor bersertifikasi tersebut masih harus mendaftarkan diri melalui situs ebtke.esdm.go.id/konversi agar kemudian bisa ditunjuk oleh Kementerian ESDM lalu melakukan konversi motor listrik.
Sebelumnya, hingga Rabu (10/5), jumlah bengkel yang telah ditunjuk baru satu bengkel, lokasinya di CIpulir. Bengkel tersebut telah menerima permohonan konversi 163 unit hingga Rabu (10/5) kemarin.
Baca Juga: Pemerintah Gencarkan Insentif untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia
Kementerian ESDM dalam proses penunjukan tujuh bengkel lainnya yang tersebar di beberapa lokasi, sehingga total akan ada sebanyak delapan bengkel yang ditunjuk untuk melakukan konversi motor listrik.
Menurut hitungan Kementerian ESDM, kedelapan bengkel tersebut memiliki kapasitas untuk mengonversi sebanyak 35.000 unit motor. Sampai Kamis (11/5), sebanyak total jumlah bengkel yang sudah ditunjuk berjumlah empat bengkel.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, masih minimnya jumlah bengkel konversi motor listrik bisa jadi menunjukkan bahwa program tersebut belum menjadi prioritas pemerintah.
Baca Juga: Insentif KBL Berbasis Baterai di Tengah Persaingan Ekonomi Global
“Padahal, konversi motor listrik ini sangat membantu terutama masyarakat berpendapatan rendah untuk transisi ke energi yang lebih bersih. Ini seharusnya menjadi prioritas, kan kerja sama harusnya bisa tuh, dengan bengkel-bengkel resmi dan juga bengkel-bengkel alternatif,” tuturnya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/5).
Lebih lanjut, Bhima berpandangan bahwa pemerintah bisa menyiapkan program insentif untuk meningkatkan minat bengkel terhadap program konversi motor listrik. Insentif yang diberikan bisa berupa kredit lunak, pengurangan PPh karyawan dan PPh badan hingga memfasilitasi alat konversi.
Dia juga memberi catatan agar dalam pelaksanaannya, realisasi pembayaran subsidi kepada bengkel dapat dilakukan secara cepat. Dengan begitu, ben
“Karena in bentuknya subsidi dari negara, jadi harus dipastikan, pembayarannya juga harus cepat kepada bengkel ini, sehingga bengkel bisa langsung mengeksekusi dan mengejar target konversi motor listrik,” pungkas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
