Asing Lepas Bisnis SPBU, Minat Investor di Industri Ritel BBM Tanah Air Turun?

Selasa, 10 November 2026 / 20:20 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah perusahaan asing memilih keluar dari bisnis SPBU di dalam negeri. Setelah Shell, kini giliran BP yang keluar (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah sejumlah perusahaan asing melepas kepemilikan bisnis SPBU swasta di Indonesia dinilai mensinyalkan menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi ritel BBM di Tanah Air.

Untuk informasi, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mengakuisisi kepemilikan BP Global Investments Limited di PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan yang mengelola jaringan SPBU merek BP di Indonesia. AKRA memastikan operasional SPBU tidak berubah dan tetap menggunakan merek BP.

Sebelum itu, pada 30 Oktober 2026, Sefas Group melalui PT Isla Energy Indonesia menyelesaikan akuisisi bisnis SPBU merek Shell dari Shell Indonesia. Sefas Group juga tetap menggunakan merek Shell.

Dengan begitu, kepemilikan pengelola jaringan SPBU BP dan Shell di Indonesia kini beralih ke pengusaha lokal, meski kedua merek dagang asing tersebut tetap digunakan.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal memandang, aksi korporasi ini wajar dilakukan mengingat perusahaan sebesar Shell dan BP tidak memiliki pangsa pasar yang besar di industri ritel BBM Tanah Air.

"Market share mereka sangat kecil. Lebih dari 92% pasar distribusi BBM sudah dikuasai Pertamina. Bagi perusahaan seperti Shell dan BP, bisnis ini menjadi tidak terlalu signifikan," ujarnya kepada Kontan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Rizal, kebijakan pengadaan impor BBM melalui satu pintu Pertamina juga diperkirakan menjadi catatan tersendiri bagi investor asing.

Kebijakan tersebut dinilai membatasi keleluasaan operator SPBU swasta dalam memilih pemasok BBM untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya.

"Mereka menjadi sulit untuk memasok BBM dari supplier yang dipilih sendiri," sambung Rizal.

Namun ia menyoroti, perusahaan asing pemegang merek masih berpeluang memperoleh pendapatan melalui skema waralaba atau penggunaan merek tanpa harus menanggung langsung risiko operasional bisnis.

"Perusahaan asing masih bisa mendapatkan pendapatan dari penggunaan merek, tetapi risiko bisnisnya tidak lagi mereka tanggung. Risiko tersebut beralih ke perusahaan lokal yang mengelola operasionalnya," jelasnya.

Seiring hal ini, Rizal mengingatkan pemerintah untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor ritel BBM. Pasalnya, persaingan sehat antaroperator dapat mendorong peningkatan kualitas BBM, layanan, serta harga yang lebih kompetitif bagi konsumen.

"Persaingan penting karena dapat mendorong perbaikan layanan, kualitas BBM, dan harga. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan konsumen," imbuhnya.

Menurut Rizal, semakin terbatas pilihan operator SPBU, maka semakin besar pula risiko konsumen kehilangan alternatif dalam memperoleh layanan dan produk BBM.

"Kalau persaingan tidak ada, pihak yang menguasai distribusi bisa menentukan segalanya. Konsumen pada akhirnya tidak punya banyak pilihan dan harus tetap membeli dari satu sumber," kata Rizal.

Ia juga mengingatkan, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi praktik usaha tidak sehat. Pengawasan dinilai penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis ritel BBM di Indonesia.

"Mau tidak mau kita (konsumen) harus hanya ke satu source. Source-nya itu ya mau perbaikan atau tidak, ada perbaikan service atau tidak, perbaikan kualitas apa tidak, ya toh juga mau tidak mau konsumen belinya sama mereka. Itu yang harus dihindari dan (pengawasannya) harus dijaga oleh pemerintah," tegas Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News