Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) mengapresiasi langkah pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk memulihkan perekonomian dan industri.
Dalam hal ini, dukungan kebijakan yang diambil diharapkan bisa meringankan beban pelaku industri kimia dasar di tengah-tengah permintaan yang sedang lesu.
“(Insentif perpajakan) pasti membantu, karena sekarang yang pasti penjualan akan turun signifikan, sedangkan fixed cost tidak bisa berkurang, upah juga tidak bisa bekurang,” kata Ketua Akida, Michael Susanto Pardi kepada Kontan.co.id, Rabu (1/4).
Baca Juga: Pemerintah siapkan insentif fiskal hadapi corona, ini respon Himki
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memutuskan untuk menambah anggaran Rp 405,1 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.
Keputusan ini dituangkan dalam draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang ditandatangani pada Selasa (31/3).
Selain diperuntukkan untuk membiayai sejumlah program perlindungan tenaga kesehatan dan perlindungan sosial, sebagian anggaran yang digelontorkan, yakni Rp 70,1 triliun dari tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendanai berbagai stimulus perpajakan.
Secara terperinci, dana sebesar Rp 70,1 triliun ini terdiri atas Rp 52 triliun pajak dan bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) untuk Pph Pasal 21 dan PPN, Rp 12 triliun untuk bea masuk, dan Rp 6,1 triliun untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga semua skema KUR yang terdampak Covid selama 6 bulan.
Beberapa stimulus perpajakan yang diberikan antara lain meliputi penggratisan pajak PPh Pasal 21 alias ditanggung pemerintah (DTP) selama enam bulan, pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan, Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan, dan percepatan restitusi PPN selama enam bulan.
Baca Juga: Anggaran Rp 405 triliun untuk tangani covid-19 harus cepat dieksekusi
Michael menilai pemberian insentif perpajakan bisa mengurangi beban pelaku industri kimia dasar, Apalagi, saat ini pihaknya tengah menghadapi perlambatan order pembelian baik dari domestik maupun ekspor akibat adanya gangguan pandemi virus corona (Covid-19).
Michael tidak merinci seberapa besar perlambatan yang ditimbulkan, namun yang pasti, perlambatan yang ada telah mengakibatkan penurunan tingkat keterpakaian alias utilisasi kapasitas produksi sekitar 10%-20% dari kondisi normal. Hal ini diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus level Rp 16.000 per dolar AS.
Kendati demikian, Michael menilai bahwa wacana pemberian insentif juga perlu disertai dengan eksekusi yang baik di lapangan. Apalagi, fasilitas-fasilitas yang demikian baru bisa diperoleh melalui pengajuan oleh pelaku industri.
Oleh karenanya, penerapan kebijakan ini perlu diawasi secara ketat. “(insentif) perlu apply, ini bisa jadi tantangan, karena biasanya kurang sinkron antara peraturan dengan di lapangan,” kata Michael, Rabu (1/4).
Baca Juga: Kadin harapkan Perppu corona dapat diimplementasikan dengan cepat dan mudah
Selain itu, Michael juga menilai bahwa pemberian insentif tidak serta merta menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh pelaku industri kimia dasar. Pasalnya, saat ini pelaku industri kimia dasar masih dihadapkan dengan persoalan harga gas industri yang tinggi.
Padahal, biaya gas memiliki porsi kontribusi yang tidak sedikit dalam sturktur biata produksi industri kimia dasar, yakni berkisar 25%-30%. Untuk itu, Michael berharap pemerintah bisa segera menurunkan tarif gas industri bagi industri kimia dasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
