Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah anggaran Rp 405,1 triliun untuk APBN 2020 lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang ditandatangani pada Selasa (31/3/2020).
Adapun menurut pemaparan Kementerian Keuangan, sebesar Rp 70,1 triliun akan fokus diguyur untuk mendukung industri. Uang tersebut akan dialokasikan untuk Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP) seperti PPh 21 dan PPN serta bea masuk. Selain itu pemerintah juga akan memberikan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Bagi pengusaha makanan minuman, langkah pemerintah akan sangat membantu industri dalam mengurangi beban. Namun demikian, upaya ini tidak berdampak terlalu besar bagi industri mebel dan furnitur.
Baca Juga: Pemerintah turunkan tarif PPh Badan, begini respons pengamat pajak
Abdul Sobur, Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, stimulus fiskal dan moneter yang sudah dikeluarkan pemerintah cukup membantu memberi tambahan kas bagi perusahaan.
Namun, masalah yang dihadapi saat ini bukan hanya pada cashflow perusahaan, tetapi pembatalan atau penundaan order yang berpotensi sangat merugikan.
"Jadi yang paling harus didahulukan adalah bantuan tunai bagi karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak lagi punya kemampuan cashflow untuk membayarnya," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (1/4).
Abdul mengakui sejak awal Maret sudah ada sejumlah pengusaha furnitur mulai merumahkan karyawan. Bahkan kemungkinan pada April sampai Juni ada pabrik yang gulung tikar.
Abdul bilang semua ini tergantung kecepatan pemulihan karena kondisinya juga akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan buyer di negara tujuan ekspor.
Baca Juga: Ini 5 insentif dan stimulus perpajakan yang disiapkan pemerintah hadapi Covid-19
Dampak corona ke kinerja ekspor mebel sudah terasa. Abdul menjelaskan Amerika Serikat sebagai negara tujuan utama mebel Indonesia yang mencatatkan nilai ekspor US$ 700 juta, ekspornya mengalami penurunan drastis bahkan ada buyer stop order.
Alhasil, Abdul bilang antisipasi bantuan pemulihan dalam jangka panjang mulai harus dirancang untuk menghadapi pasca covid-19.
"Justru yang dihadapi adalah gejolak sosial karena masalah ekonomi. Hal ini yang perlu diantisipasi karena dunia usaha menjawab 90% lapangan kerja bagi rakyat," kata Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
