kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   20.000   0,76%
  • USD/IDR 18.088   -22,00   -0,12%
  • IDX 6.042   2,45   0,04%
  • KOMPAS100 790   1,48   0,19%
  • LQ45 600   1,02   0,17%
  • ISSI 210   -0,03   -0,02%
  • IDX30 339   0,09   0,03%
  • IDXHIDIV20 422   0,59   0,14%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 115   -0,13   -0,11%
  • IDXQ30 109   0,09   0,08%

AirAsia keberatan bea masuk impor pesawat


Senin, 08 Desember 2014 / 16:36 WIB
ILUSTRASI. Analis menyebut, hasil uji studi PT Merdeka Copper Gold Tbk tak sesuai dengan proyeksi awal


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. PT AirAsia Indonesia mengaku keberatan dengan adanya bea masuk untuk impor pesawat. Pasalnya AirAsia sampai saat ini selalu memesan pesawat buatan Prancis.

CEO AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko meminta kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menghapus bea masuk. Sunu berharap Bambang mengerti industri penerbangan dalam negeri saat ini sedang terguncang akibat pelemahan mata uang rupiah terhadap dollar AS.

"Kita sudah bicarakan ini ke Kemenkeu, ke Pak Menkeu tanggapi serius masalah ini," ujar Sunu di bilangan SCBD, Senin (8/12).

Menurut Sunu jika bea masuk dihapus untuk impor pesawat, industri penerbangan bisa bergairah lagi. Selain itu daya saing maskapai dalam negeri bisa sangat terbantu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Open Sky 2015.

"Supaya pada saat open sky kita punya daya saing yang sama dengan maskapai Internasional," jelas Sunu.

Sunu memaparkan hanya di Indonesia saja yang diberlakukan bea masuk untuk impor pesawat. Sunu pun menagih janji pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung industri penerbangan saat ini.

"Menghapus bea masuk itu janji mereka (Kemenkeu). Pajak ini sangat pengaruhi kita," papar Sunu. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×