Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menagih detail skema dan realisasi insentif dari pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik. Pasalnya, insentif ini akan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat penjualan.
Ketua Aismoli Budi Setiyadi mengungkapkan penjualan sepeda motor listrik melandai di awal tahun ini. Budi memberikan gambaran, tingkat penjualan motor listrik pada kuartal I-2025 baru menyentuh 20%-30% dibandingkan realisasi penjualan pada tahun lalu.
Padahal, Aismoli memprediksi penjualan motor listrik tahun ini akan melonjak signifikan, hingga bisa menembus level 200.000 unit. Melejit lebih dari 200% dibandingkan tingkat penjualan motor listrik pada 2024 yang sekitar 62.000 unit.
Menurut Budi, laju penjualan motor listrik bergerak lambat akibat insentif dari pemerintah yang masih menggantung. Pelaku usaha sepeda motor listrik pun menagih realisasi keberlanjutan insentif pada tahun ini.
Baca Juga: Penjualan Motor BBM dan Listrik Menukik, Begini Catatan AISI dan Aismoli
"(Target penjualan 200.000 unit) itu dengan catatan ada program bantuan pembelian. Tapi sampai sekarang masih menggantung, jadi kami sulit memprediksi. Masyarakat masih wait and see," kata Budi kepada Kontan.co.id, Senin (21/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Budi bilang, masyarakat menahan pembelian untuk menunggu realisasi kebijakan tersebut.
Aismoli pun menagih kejelasan mengenai detail skema pemberian insentif. Sebab, insentif dari pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik berdampak signifikan, dengan kontribusi mencapai 70%-80% dari total penjualan.
Meski, Budi memahami, dinamika ekonomi dan kemampuan anggaran pemerintah tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya program yang membutuhkan dana besar seperti makan bergizi gratis, serta kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah.
"Namun demikian, berapa pun besarnya (insentif), apa pun skemanya, harapan kami bisa cepat. Segera dieksekusi apa pun bentuknya. Mudah-mudahan akan ada keputusan, minimal di semester pertama, jadi masih punya waktu (untuk meningkatkan penjualan)," tandas Budi.
Di sisi yang lain, Aismoli juga menyoroti rencana pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini menyusul respons pemerintah terhadap penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS).
Aismoli meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan TKDN. Budi bilang, pelaku industri yang tergabung dalam Aismoli berkomitmen untuk memenuhi ketentuan TKDN. Dari 45 anggota, lebih dari 20 perusahaan sudah memenuhi TKDN 40%.
Baca Juga: Penjualan Motor Listrik Januari 2025 Anjlok 70% YoY, Ini Penyebabnya
"Masih banyak yang sedang berproses, karena selain kewajiban secara regulasi, (pemenuhan TKDN 40%) juga untuk mengejar syarat sebagai mitra untuk mendapat bantuan pembelian," imbuh Budi.
Sejumlah pelaku industri sepeda motor listrik pun sudah menyiapkan investasi untuk menambah porsi TKDN, hingga mencapai 60% pada tahun depan. Dus, pelonggaran kebijakan TKDN dikhawatirkan akan menekan industri dalam negeri dan memicu banjir produk impor dari negara lain.
"Bayangkan kalau kemudian (industri) yang di dalam negeri sudah mencapai TKDN, tiba-tiba tidak dibatasi. TKDN masih diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, karena yang sudah berinvestasi cukup banyak biayanya," tandas Budi.
Selanjutnya: Edukasi Trading, Training Super Cluster Digelar di Berbagai Kota
Menarik Dibaca: Edukasi Trading, Training Super Cluster Digelar di Berbagai Kota
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
