Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
Di sisi lain, Geo Dipa saat ini sedang mengerjakan sejumlah agenda ekspansi untuk menambah pemanfaatan energi panas bumi yang dikelolanya. Riki membeberkan, saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) eksisting di Dieng dan Patuha.
Penambahan kapasitas pada WKP eksisting yang telah memperoleh kepastian pembelian listrik dan komitmen pendanaan, dikerjakan melalui proyek small scale 10 Megawatt (MW) di Dieng, serta proyek 2 x 55 MW Dieng unit 2 dan Patuha unit 2.
Selain di area Dieng dan Patuha yang masih memerlukan eksplorasi lanjutan, Geo Dipa juga melakukan kegiatan eksplorasi pada empat area prospek, yakni Candradimuka Dieng (Jawa Tengah), Cimanggu Patuha (Jawa Barat), Candi Umbul Telemoyo (Jawa Tengah), dan Arjuno Wilerang (Jawa Timur).
Selain itu, Geo Dipa juga menjalankan sejumlah penugasan pemerintah, termasuk government drilling. Dalam beberapa aktivitas eksplorasi Geo Dipa terlibat sebagai Spesial Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)bekerjasama dengan perusahaan di bawah Kemenkeu, yakni PT SMI dan PT PII dengan kerjasama pendanaan multilateral bank.
Baca Juga: Kata Dirjen EBTKE soal rencana IPO Pertamina Geothermal dan holding panas bumi
Kegiatan eksplorasi penugasan ini berada pada area Waesano (Manggarai Barat, NTT), Jailolo (Maluku Utara), Nage (NTT), dan Bituang (Tanah Toraja, Sulawesi Selatan). Adapun, hasil eksplorasi drilling ini nantinya akan ditenderkan oleh pemerintah kepada para pengembang (IPP) maupun BUMN termasuk PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
"Ini merupakan langkah percepatan dan penurunan resiko explorasi panas bumi agar setelah itu dapat diharapkan memberikan harga energi listrik yg terjangkau dan berkeadilan," ujar Riki.
Adapun, terkait dengan wacana penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PGE pada tahun ini, Riki mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Pertamina selaku induk usaha PGE serta Kementerian BUMN.
Namun, Riki memahami bahwa IPO dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan perusahaan. Termasuk menigkatkan transparansi dan akuntabilitas. Rencana pembentukan holding BUMN panas bumi dan IPO PGE juga bisa berjalan beriringan.
"IPO bisa jalan, karena perusahaan harus efisien, transparan dan akuntabel. Fungsi penugasan BUMN untuk menurunkan risiko panas bumi juga tetap berjalan," pungkas Riki.
Selanjutnya: Ini BUMN/lembaga yang mendapat suntikan dana pemerintah Rp 75,94 triliun di 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
