Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Sebelumnya, Menteri Kemenkomarves Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan, salah satu kunci dari penerapannya yakni dimulai dari hulunya terlebih dahulu yaitu keterbukaan data dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian sebagai respon lanjutan, maka digitalisasi dari integrasi data yang selama ini sudah dimulai di masing-masing kementerian/lembaga harus disinergikan. Bisa saling berkomunikasi dan saling berbagi pakai dalam platform yang aman.
"Saat ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM bersama dengan LNSW Kemenkeu sedang menyelesaikan SIMBARA dengan harapan secepatnya dapat menjadi solusi yang fundamental atas pengelolaan batu bara di Indonesia," ujar Luhut dalam siaran pers pekan lalu.
Luhut melanjutkan, skema ini dapat memastikan akurasi dan transparasi data produksi guna mengamankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian Validasi dan konsistensi data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) lalu Laporan Surveyor (LS) juga perlu diperhatikan, serta pengawasan dan penertiban batu bara illegal oleh pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang perantara.
Tiga fokus tersebut menjadi fitur atau komponen dalam SIMBARA. Di mana SIMBARA ini menjadi mekanisme usulan berbasis sistem elektronis yang memuat real time data dari hulu ke hilir.
Pembentukan Entitas Khusus Batubara
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan kementerian ESDM muncul usulan pembentukan entitas khusus batubara.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan siap mendukung skema terbaik dalam pelaksanaan kewajiban pasokan batubara domestik untuk PLN.
"Sepanjang skema tersebut memberikan level playing field yang sama bagi setiap penambang atau fair serta tidak merugikan bagi pihak PLN," tegas Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia kepada Kontan, Minggu (20/2).
Baca Juga: Realisasi DMO Batubara Mencapai 13 Juta Ton di Awal Tahun Ini
Hendra memastikan, pihaknya siap mendukung upaya perbaikan pasokan batubara baik itu skema BLU batubara maupun entitas khusus. Kendati demikian, APBI berharap dapat tetap dilibatkan dalam pembentukan badan tersebut.
Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava enggan memberikan komentar lebih jauh terkait pembentukan entitas khusus yang tengah dibahas. Namun, Dileep mengapresiasi upaya untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasok batubara dalam negeri.
Di sisi lain, kinerja produksi BUMI di awal tahun masih menemui kendala cuaca. "Output (produksi) BUMI telah dipengaruhi hujan deras yang terus berlanjut sejak Desember 2021," ungkap Dileep kepada Kontan, Minggu (20/2).
Fenomena La Nina yang tengah berlangsung diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan depan. Meski demikian, Dileep memastikan pihaknya tetap berarap dapat mencapai target produksi tahun ini. "Kami berharap mencapai produksi sekitar 85 juta ton hingga 90 juta ton pada tahun 2022. Kami prioritaskan penjualan domestik khususnya (untuk) PLN sebelum ekspor," pungkas Dileep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
