Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengharapkan pemerintah menelurkan kebijakan yang adil dan berpihak pada pebisnis UMKM dalam menjalankan aktivitasnya di platform e-commerce.
Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Melindungi UMKM di Kanal Perdagangan Elektronik (e-dagang), yang digagas Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Grup Kompas, Selasa (25/5).
Baca Juga: Daya Saing Rendah dan Aturan Tidak Konsisten Kontradiktif Dengan Seruan Benci Impor
Forum diskusi digelar dalam rangka menerima masukan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
FGD yang berlangsung secara offline dan online itu dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai keynote speaker, serta para peserta aktif yang meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku UMKM, platform e-commerce, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lainnya.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun mengemukakan, di masa pandemi Covid-19, platform e-commerce memang cukup membantu para pebisnis UMKM dalam menawarkan produknya.
Baca Juga: Bahas aturan main diskon, Mendag akan panggil pelaku e-commerce
Di tengah keterpurukan bisnis dan perekonomian akibat pandemi korona, platform e-commerce bisa memangkas jarak antara pembeli dan penjual.
Namun demikian, Ikhsan memberikan sejumlah catatan agar pemerintah mampu menciptakan level playing field bagi semua pelaku usaha di platform e-commerce.
Misalnya, selama ini mencuat isu predatory pricing yang mengancam pelaku usaha lokal sehingga menyebabkan mereka sulit bersaing.
Pelaku UMKM lokal juga berharap pemerintah melindungi pebisnis lokal dari gempuran produk asing.
