Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang meminta transparansi sumber pendanaan Greenpeace Indonesia dapat dijadikan momentum untuk diterapkan kepada LSM Lingkungan lainnya. Transparansi ini sangatlah penting untuk mengetahui kepentingan LSM saat melakukan kampanye di Indonesia.
Legislator sepakat apabila pemerintah bersikap tegas kepada LSM yang menolak transparansi dan mengganggu kepentingan nasional. "Bagi yang menolak (transparansi), pemerintah bisa melarang LSM tadi untuk beroperasi di Indonesia. Selama ini, mereka selalu menuntut transparansi dalam kampanyenya. Seharusnya (NGO) berikan contoh dulu," ujar Effendi Sianipar, Anggota Komisi IV DPR RI, dalam keterangannya, Rabu (4/8).
Ia mengatakan, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan dana LSM. Apalagi jika dana tadi diperoleh dari pihak asing. Tak menutup kemungkinan, dana dari pihak asing ditujukan untuk mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Itu sebabnya, LSM harus terbuka dan transparan.
"Kampanye LSM selalu mengatasnamakan masyarakat dan lingkungan. Pertanyaannya, LSM mewakili masyarakat mana dan bekerja untuk siapa. Kita khawatir LSM bekerja untuk pihak donor. Bukannya untuk kepentingan nasional," tegas Effendi yang juga politisi PDI-P ini.
Baca Juga: Berpotensi sebagai sumber energi. Indonesia memiliki kekayaan berupa minyak jelantah
Salah satu LSM yang kerpa menyerang kelapa sawit adalah Mighty Earth. Diduga LSM ini ada keterkaitan dengan Norwegian Agency for Development (NORAD) dalam rangka menekan industri kelapa sawit melalui kampanye deforestasi.
Firman Subagyo, Anggota Badan Legislasi DPR, menegaskan intervensi LSM tidak boleh dibiarkan karena mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, komoditas seperti kelapa sawit memberikan kontribusi besar bagi devisa dan perekonomian. Akan tetapi, NGO kerap kali membuat kampanye hitam terhadap kelapa sawit dengan berbagai isu mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan kampanye hitam LSM terhadap sawit dan produk kehutanan. Intervensi mereka sudah terlampau jauh dan mencampuri kepentingan Indonesia,” tegas Firman yang juga politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh diintervensi organisasi seperti LSM. Dengan kedok lingkungan dan advokasi sosial, LSM berpotensi menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang ingin mengganggu ekonomi dan kedaulatan Indonesia.
Baca Juga: Punya potensi untuk biodiesel, minyak jelantah justru kerap dioplos di dalam negeri
