kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,34   -28,38   -2.95%
  • EMAS1.321.000 0,46%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

AP I teken MoU dengan Pemprov Kaltim untuk mengkaji pengelolaan Bandara APT Pranoto


Kamis, 24 Mei 2018 / 12:47 WIB
AP I teken MoU dengan Pemprov Kaltim untuk mengkaji pengelolaan Bandara APT Pranoto
ILUSTRASI. Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan yang dioperasikan AP I


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Angkasa Pura (AP) I menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait rencana kerja sama dan penyusunan kajian pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, bertepatan pada acara soft opening Bandar Udara APT Pranoto pada Kamis (24/5).

Nota kesepahaman ini merupakan landasan awal atas rencana kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto yang kerap disebut Bandara Samarinda Baru (BSB) dan bertujuan menyusun kajian rencana pengelolaan Bandara APT Pranoto yang saling menguntungkan, efisien dan berkelanjutan.

“Rencana pengelolaan bandara ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dalam keterangan resmi.

Sebagai langkah awal kerja sama akan dilakukan penyusunan kajian terlebih dahulu, lanjut Faik Fahmi, AP I akan mengeksplorasi peluang kerja sama pengelolaan Bandara APT Pranoto dengan melakukan beberapa hal seperti pembuatan rencana dan metode kerja, pengadaan jasa konsultan dan profesi penunjang lain, serta melakukan pengumpulan data teknis, hukum dan ekonomi serta berkoordinasi dengan instansi berwenang.

"Hasil kajian ini nantinya akan digunakan dalam perencanaan strategis pengelolaan Bandar Udara APT Pranoto dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan perjanjian kerja sama. Kami harap bentuk sinergi BUMN dengan pemerintah daerah ini akan membawa kontribusi positif terhadap pemerataan pengembangan perekonomian daerah,” ujar Faik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×