Apindo Dorong Pemerintah Kaji Ulang Pemangkasan RKAB Tambang Tahun Ini

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

Berpotensi Ganggu Pasokan Listrik

Secara teknis, pembatasan produksi juga berisiko memengaruhi berbagai aspek operasional, mulai dari kegiatan reklamasi pascatambang, pengurangan stripping ratio, keterlambatan pembayaran vendor, hingga pengurangan program sosial perusahaan.

Hendra menyebut, dalam jangka pendek perusahaan kemungkinan masih berupaya menahan dampak terhadap tenaga kerja, terutama menjelang Hari Raya Lebaran.

Namun jika kebijakan ini berlanjut, bukan tidak mungkin sejumlah perusahaan akan mempertimbangkan opsi merumahkan karyawan sebagai bagian dari langkah efisiensi operasional.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi gangguan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya sektor kelistrikan. Kekhawatiran serupa sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta (APLSI).

Tahun lalu, konsumsi Domestic Market Obligation (DMO) mencapai sekitar 254 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 260–270 juta ton tahun ini.

Namun dengan adanya pemotongan produksi, perusahaan dinilai cenderung memaksimalkan ekspor untuk menjaga pendapatan, sehingga berpotensi menekan pasokan domestik.

Baca Juga: KAI Divre III Palembang Sebut 83.346 Tiket Ludes Terjual pada Periode Lebaran 2026

Harga DMO Perlu Ditinjau Ulang

APINDO juga meminta pemerintah meninjau kembali harga batubara DMO untuk kelistrikan yang masih dipatok sebesar US$70 per ton sejak 2018. Sementara itu, biaya operasional perusahaan terus meningkat.

Meski memahami tujuan stabilisasi tarif listrik, pelaku usaha berharap pemerintah turut mempertimbangkan keberlanjutan bisnis, terlebih jika porsi DMO dinaikkan hingga 30%. Saat ini saja, realisasi DMO di lapangan disebut sudah melampaui 30%.

“Kami melihat pengaturan produksi adalah kewenangan pemerintah sebagai regulator. Namun kami berharap dampak di tingkat bawah dan potensi dampak sosialnya benar-benar diperhatikan secara serius,” pungkas Hendra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News