Reporter: Mona Tobing | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wacana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan Indonesia kembali dihidupkan. Namun tidak sekedar membuka lahan, petani kelapa sawit meminta pemerintah untuk turut membangun pabrik kelapa sawit (PKS).
Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsyad mengkritisi rencana pemerintah kembali menggerakan perkebunan kelapa sawit di perbatasan. Menurutnya, percuma jika banyak kebun kelapa sawit di perbatasan. Namun tidak ada pabrik kelapa sawit (PKS).
Oleh sebab itu, pemerintah juga harus membangun PKS agar saat petani memetik tandan buah segar (TBS), kelapa sawit bisa langsung diolah di dalam negeri. Bukan malah lari ke produksi di Malaysia. Apkasindo juga meminta agar pemerintah melakukan pengawasan secara militer untuk memastikan produksi tidak bocor ke negara perbatasan.
"PKS bisa dibangun dengan subdisi dari pemerintah juga mengandeng koperasi petani," tandas Asmar pada hari ini (4/3).
Meski begitu, Asmar mengatakan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan amat berguna. Pertama, manfaat ekonomi bagi masyarakat miskin yang tinggal di daerah perbatasan. Kedua, sebagai pengamanan perbatasan negara.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pada masa kampanyenya menjanjikan 2 juta hektare (ha) untuk lahan pertanian. Rinciannya, sebanyak 1 juta ha dikhususkan untuk perkebunan kelapa sawit. Sisanya, masing-masing sebesar 500 ha diperuntukkan untuk lahan tebu dan pangan atau food estate.
Pemerintah akan membuka perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia seperti di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Lalu juga di Atambua yang berbatasan dengan Timur Leste. Pada tiga daerah tersebut akan dibuka kebun kelapa sawit untuk petani atau rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
