kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Aprindo minta pemerintah beri subsidi silang karena naikkan iuran BPJS Kesehatan


Kamis, 02 Januari 2020 / 20:22 WIB
Aprindo minta pemerintah beri subsidi silang karena naikkan iuran BPJS Kesehatan
Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Aprindo


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyatakan, pihaknya meminta perhatian ke pemerintah khususnya kementerian terkait, perihal kenaikan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Roy ketika ada kenaikan tarif dalam hal apa pun, sebaiknya pemerintah juga tetap memperhatikan status sosial ekonomi, khususnya bagi kelompok marginal.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah mengadakan subsidi silang sebagai salah satu alternatif.

Baca Juga: Kenaikan sejumlah tarif bakal menekan daya beli masyarakat tahun ini

"Jadi subsidi silang itu merupakan salah satu alternatif, untuk bisa mempertahankan keseimbangan antara yang membutuhkan dengan yang dapat memberi bantuan," ujarnya saat dihubungi Kontan, Kamis (02/01).

Sebelumnya, Roy sendiri merasa bahwa kenaikan tarif BPJS ini tidak akan berdampak secara langsung kepada masyarakat dengan status ekonomi menengah ke atas. Namun, berbeda dengan masyarakat berstatus ekonomi menengah ke bawah yang sangat terkena dampaknya secara langsung.

Untuk itu, ia menyarankan adanya subsidi silang agar masyarakat kelompok marginal bisa tetap tersubsidi dan terbantu.

Baca Juga: BPS catat inflasi pada Desember 2019 sebesar 0,34%

Selain melakukan subsidi silang, Roy juga menyarankan beberapa alternatif lain. Di antaranya adalah adanya peran dari pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan bagi BPJS.



TERBARU

[X]
×