APTRI: Target Produksi Gula 3 Juta Ton Sulit Tercapai Tanpa Intensifikasi Lahan

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Petani tebu berharap target pemerintah untuk produksi gula nasional mencapai 3 juta ton pada tahun ini dapat tercapai. Namun, untuk meraih target ini, intensifikasi lahan pertanian tebu juga dinilai krusial.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun menegaskan, peningkatan produksi saat ini masih bersandar pada perluasan area atau ekstensifikasi lahan.

"Namun, sejauh ini tidak ada upaya serius peningkatan produktivitas dari tanaman tebu yang sudah ada," katanya kepada Kontan, Rabu (11/3/2026).

Soemitro mencermati, target tersebut bukanlah hal yang sulit dicapai jikalau pemerintah serius dan konsisten dengan aturan yang dibuat, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Yang mana, Perpres ini turut mengatur peningkatan produktivitas tebu melalui perbaikan praktik agrikultur.

Baca Juga: Persiapan Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan 10 Tol Fungsional & Diskon Tarif 30%

Soemitro menilai, aturan ini seharusnya menjadi landasan utama adlam meningkatkan produksi gula nasional. Tapi, menurutnya implementasi beleid tersebut masih dibaluti dengan kepentingan lainnya. "Maka itu tidak ditindaklanjuti dengan aksi-aksi yang nyata untuk mengarah kepada peningkatan produksi," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini gula konsumsi memang tercukupi dari semua wilayah dengan pasar yang cukup stabil. Kendati, ia meragukan bahwa keseluruhan gula yang masuk kategori tersebut memang merupakan gula kristal putih yang ditujukan untuk konsumsi. "Jangan-jangan ada produk gula lain misalnya gula yang untuk makanan minuman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Soemitro turut menyoroti produksi gula yang belum tentu dari dalam negeri. Ia mencontohkan wilayah Kalimantan yang kerap membeli gula dari wilayah lainnya.

"Apakah mereka beli gula yang diproduksi di Jawa atau di Sulawesi? Mereka akan lebih senang kalau beli gula dari tanah seberangnya," katanya.

Soemitro melanjutkan, dari sisi petani, ketersediaan pupuk juga menjadi tantangan meski harga pupuk subsidi sudah diturunkan. Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20% per Oktober 2025 lalu.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberian subsidi saat ini tidak berbasis pada luas lahan tanaman, melainkan pada identitas penerima sesuai nomor induk kependudukan (NIK) dan status kepala keluarga.

Akibatnya, alokasi subsidi yang diterima petani sering kali tidak sebanding dengan luas lahan yang dikelola.

“Jadi tidak seluruh tanaman mendapatkan subsidi, karena pembagiannya berbasis individu, bukan kebutuhan lahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, volume pupuk subsidi yang diterima juga dinilai belum memenuhi kebutuhan atas pupuk dasar atau amonium sulfate (ZA) minimal. 

"Belum memenuhi total kebutuhan per hektare (ha). Jadi misalnya untuk 1 ha butuh 500 kg atau 600 kg pupuk, jadi 5 atau 6 kuintal. Kalau saya ambil subsidi, subsidinya cuma dapat 108 kg per hektar," terangnya.

Soemitro pun turut menyoroti harga acuan penjualan (HAP) gula yang dinilai relatif rendah, yakni Rp 17.500 per kg.

Ia berharap, pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan HAP gula konsumsi. Menurutnya, pembatasan harga ini masih menekan pendapatan petani.

"HAP itu menyengsarakan petani. Justru kalau gula itu mahal, maka konsumen kita akan mengurangi konsumsi gulanya dan itu menjadikan mereka lebih sehat," tandasnya.

Baca Juga: PLN Ungkap Kesediaan Batubara untuk PLTU di Atas 19 Hari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News