Reporter: Dimas Andi | Editor: Tendi Mahadi
Dia mengaku, pihak Arutmin Indonesia sebenarnya merasakan dampak finansial atas rencana peningkatan beban pajak tambang batubara yang bakal dituangkan dalam PP turunan UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Namun, itu belum menjadi masalah karena bagaimana pun Arutmin Indonesia masih memperoleh keuntungan.
“Kami yakin pemerintah sangat mengerti untuk tidak terlalu memberatkan perusahaan,” katanya.
Baca Juga: Lewat Dua Anak Usaha, Produksi Batubara PT Indika Energy Tbk (INDY) Semester I Naik
Di luar itu, Arutmin Indonesia masih terus menjalani proses perpanjangan kontrak PKP2B secara intens dengan pemerintah. Diharapkan, proses perpanjangan kontrak tersebut bisa selesai di bulan Agustus nanti.
Asal tahu saja, izin PKP2B yang dimiliki anak usaha PT Bumi Resources Tbk tersebut akan berakhir pada 1 November 2020 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
