Asaki Curhat Gangguan Pasokan Bahan Baku Keramik dari Jabar, Menperin Telepon KDM

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku berupa tanah liat (clay) dan feldspar. Mayoritas bahan baku untuk produksi keramik nasional berasal dari Jawa Barat (Jabar).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengungkapkan bahwa wilayah Jabar - Banten kaya dengan clay dan feldspar, sehingga sekitar 60% industri keramik berproduksi di Jawa Bagian Barat. Namun sejak kuartal IV-2025, terjadi gangguan pasokan, lantaran ada penghentian dan moratorium izin pertambangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar.

Tak hanya bagi industri keramik, Edy menekankan bahwa clay akan sangat dibutuhkan oleh industri genteng untuk mendukung Program Gentengisasi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami tentu mengharapkan ada solusi segera dari Pemda Jawa Barat sehingga proses produksi tidak terhambat," kata Edy setelah pelantikan Dewan Pengurus Asaki Periode 2026 - 2029 di Kantor Kementerian Perindustrian, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Dugaan Impor Tekstil Ilegal, Kemendag Dukung PPATK–Kemenkeu Amankan Penerimaan Pajak

Sebagai gambaran, Jabar memasok sekitar 50% - 60% bahan baku bagi industri keramik. Dengan adanya gangguan pasokan di Jabar, Edy mengatakan bahwa sejumlah perusahaan anggota Asaki mencari sumber bahan baku ke wilayah lain. Sumatera menjadi daerah tujuan, terutama di Bangka dan Belitung. 

"Tentu hal ini memberikan tambahan biaya, karena jarak sangat jauh. Itu pun di situ deposit-nya sudah tidak banyak lagi. Kami sayangkan, jangan sampai kita pasar ada, material ada, namun suatu hari nanti kita mesti impor bahan baku terutama dari negara tetangga, Malaysia," ungkap Edy.

Merespons hal ini, pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Menperin pun meminta kepada pembina industri keramik, yakni Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) untuk segera berkomunikasi mencari solusi dengan Pemda Jabar.

"Tadi saya coba telepon KDM, tapi belum diangkat, saya sudah WA (WhatsApp). Saya memberikan arahan kepada IKFT untuk segera melakukan pendekatan kepada Pemda Jabar. Pelajari apa masalahnya, pasti mereka ada alasannya, tapi pasti juga ada jalan keluar agar industri keramik tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku," tegas Menperin.

Tantangan Gas Industri

Selain gangguan bahan baku berupa tanah liat dan feldspar, Asaki juga menyoroti tantangan dari sisi pasokan gas industri. Edy bilang bahwa tren harga gas industri di Indonesia terus meningkat. Edy juga menyoroti penurunan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dalam kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Edy mengungkapkan bahwa alokasi pasokan gas industri HGBT di Jawa Bagian Barat menurun dari sekitar 75% pada tahun 2024 menjadi 60% - 65% pada 2025. Sedangkan alokasi di Jawa Bagian Timur hanya sekitar 50% - 55%. "Tentu ini sangat mengganggu daya saing industri keramik," ujar Edy.

Dengan AGIT 60% - 65%, Edy menggambarkan bahwa rata-rata biaya gas di Jawa Bagian Barat sekitar US$ 9,5 per million british thermal unit (MMBTU). Sedangkan rata-rata harga di Jawa Bagian Timur sekitar US$ 9,5 - US$ 10 per MMBTU.

Rata-rata biaya tersebut sebenarnya masih berimbang dengan negara tetangga seperti Malaysia sekitar US$ 9,6 per MMBTU dan Thailand di level US$ 9,9 per MMBTU. Hanya saja, Edy melihat ada kebalikan tren. Di Indonesia, tren harga gas semakin mahal, sedangkan di negara lain semakin murah.

"Kami melihat tren, harga gas di Malaysia mengalami penurunan, tadinya di atas US$ 10, ini makin menurun. Demikian juga di Thailand. Sebaliknya dengan kita, negara produsen gas, namun harga gas setiap tahun mengalami kenaikan. Ini harapan kami, pemerintah seyogyanya ketersediaan gas untuk industri dalam negeri menjadi prioritas utama," tegas Edy.

Edy pun menyoroti gangguan pasokan gas industri di Jawa Timur pada awal tahun ini. Menurut Edy, gangguan pasokan gas tersebut telah terjadi sejak 17 Januari 2026. Dari informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) kepada industri, Edy menyebut bahwa gangguan pasokan baru akan selesai pada 5 Februari 2026.

Gangguan pasokan ini membuat sejumlah produsen keramik menghentikan produksi sementara. Meski begitu, Edy memastikan bahwa gangguan pasokan gas industri ini tidak membuat adanya perumahan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri keramik.

"Kami juga kasihan, jangan sampai melakukan perumahan karyawan di saat mau merayakan Hari Raya (Idulfitri), jadi kami mempertahankan, meski pabrik stop produksi, tapi tidak ada perumahan sampai hari ini. Namun kami tentu meminta hal ini tidak berlarut-larut," tandas Edy.

Baca Juga: Kemenperin & Asaki Sambut Baik Program Gentengisasi

Selanjutnya: DBS Nilai Risiko Saham Indonesia Turun ke Frontier Market Terbatas

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Rabu 4 Februari 2026, Peluang Banyak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News