Dugaan Impor Tekstil Ilegal, Kemendag Dukung PPATK–Kemenkeu Amankan Penerimaan Pajak

Selasa, 03 Februari 2026 / 15:27 WIB

ILUSTRASI. Pengalihan Pintu Masuk Barang Impor Bisa Ganggu Rantai Pasokan Industri Tekstil (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi soal adanya dugaan transaksi impor tekstil ilegal yang belum lama ini dikeluhkan pelaku usaha di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sebelumnya, pelaku usaha tekstil Tanah Air termasuk Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) meminta pemerintah untuk mengusut dan menindak sindikat impor tekstil ilegal.

Adapun desakan ini menyusul temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Rp 2,49 triliun di dalam rekening karyawan perusahaan tekstil, yang diduga sebagai tempat menampung transaksi ilegal.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan, Ni Made Kusuma Dewi mengaku, pihaknya tidak menoleransi praktik-praktik perdagangan ilegal.

Berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah, lanjutnya, tidak ditujukan untuk memberi ruang bagi terciptanya perdagangan ilegal yang mengorbankan keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.

“Perdagangan ilegal merugikan pendapatan negara, maka Kemendag mendukung upaya PPATK bersama Kementerian Keuangan untuk mengamankan penerimaan negara yang bersumber dari pajak,” jelas Dewi kepada Kontan, Selasa (3/2/2026).

Kemendag juga bersedia memantau perkembangan pengamanan tersebut dan bertindak sesuai dengan kapasitasnya jika dibutuhkan.

Sementara itu, Dewi menuturkan, Kemendag telah secara rutin menjalankan aktivitas-aktivitas pengawasan barang beredar melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Tujuannya tak lain agar masyarakat bisa memperoleh barang-barang dengan kualitas baik yang diatur oleh pemerintah.

“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi (tusi) Kemendag yang melakukan pengawasan secara post border (setelah barang masuk ke wilayah pabean Indonesia),” pungkas Dewi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menuturkan, sangat kecil kemungkinan transaksi ilegal hanya dilakukan oleh oknum pengusaha dengan bekerja sendiri.

“Kami mohon Presiden Prabowo secara tegas menindak oknum-oknum perusak ekonomi negara,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026) kemarin.