Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
SEMARANG. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Tengah sependapat dengan beberapa anggota DPRD provinsi setempat bahwa pengembangan potensi Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, perlu dilakukan dengan menerapkan kawasan ekonomi khusus pariwisata.
"Kami mendukung kawasan ekonomi khusus pariwisata di Karimunjawa agar pengembangan destinasi di sana bisa maksimal," kata Ketua Asita Jawa Tengah Joko Suratno di Semarang, Kamis.
Ia meminta konsep pengelolaan terkait dengan penerapan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Karimunjawa disesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat dan tetap mengedepankan kelestarian alam.
Menurut dia, Kepulauan Karimunjawa cocok dikembangkan dengan menggunakan konsep ekowisata agar tidak merusak keindahan alam setempat.
"Dukungan dari pemerintah dan semua pihak, termasuk DPRD Jateng sangat diperlukan dalam penerapan kawasan ekonomi khusus di Karimunjawa," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, untuk mewujudkan Karimunjawa menjadi KEK parwisata perlu melakukan studi kelayakan yang prosesnya cukup panjang.
Sebelumnya, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mendorong penerapan kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, agar potensi pariwisata yang ada di daerah setempat bisa tergarap secara optimal.
"Penerapan kawasan ekonomi khusus ini mendesak dilakukan karena Karimunjawa memiliki potensi wisata yang luar biasa sehingga diharapkan bisa menarik minat wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung," kata anggota Komisi B Didiek Hardiana.
Menurut dia, dengan potensi wisata yang ada di Kepulauan Karimunjawa perlu ada penanganan khusus agar bisa bersaing dengan daerah tujuan wisata yang sudah lebih dulu berkembang di daerah lain.
Ia menilai perkembangan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa saat ini berjalan lambat dan tidak terencana dengan baik karena investor yang masuk masih terbatas mengembangkan kawasan pantai serta belum mengeksploitasi potensi di kawasan lain.
"Selain itu, infrastruktur penunjang yang ada juga masih kurang, baik infrastruktur jalan, bandara, listrik, sarana kesehatan, transportasi dan fasilitas publik lainnya," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ia mengharapkan pengoptimalan potensi wisata Kepulauan Karimunjawa dengan penerapan kawasan ekonomi khusus itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengembangkan berbagai bidang.
Senada dengan Didiek, anggota Komisi B Akhwan berpendapat perlu ada badan, bisa pemerintah maupun swasta yang diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi wisata di Kepulauan Karimunjawa, sedangkan pemerintah daerah diharapkan memberi fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangannya.
"Beri keleluasaan swasta untuk berperan dalam pengembangan Karimunjawa dan pemerintah harus memfasilitasi dengan mengadakan berbagai even berskala internasional agar Karimunjawa lebih dikenal di mancanegara," katanya.
Politikus Partai Nasdem ini menambahkan bahwa masih banyak wilayah di Kepulauan Karimunjawa yang bisa dikembangkan karena saat ini investor masih terfokus di kawasan pantai yang berada di sekitar dermaga.
"BUMD ini diharapkan bisa mendatangkan investor, melakukan pembangunan infrastruktur, dan menata wilayah sehingga Karimunjawa bisa bersaing dengan destinasi wisata lain di Indonesia," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
