Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
Ia menjelaskan, soveregin guarantee dikeluarkan oleh pemerintah dan para investor biasanya menjadikan hal tersebut sebagai kepastian sebelum berinvestasi.
John menilai, permasalahan sovereign guarantee bisa diatasi lewat skema processing deal dimana ada kepastian produk yang dihasilkan akan diserap oleh pemerintah melalui Pertamina.
"Sebagai gantinya SG, kami tawarkan processing deal dan ini diterima investor. Kalau ini bisa disetujui, maka lebih mudah dapatkan dana," jelas John.
John berpendapat, skema processing deal seharusnya mudah untuk dilakukan apalagi selama ini Pertamina melakukan skema yang sama pada kilang-kilang di Singapura.
Baca Juga: Ini penjelasan Pertamina soal pembangunan kilang yang disinggung Presiden Jokowi
Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih bilang pemerintah tidak memberikan batasan maupun larangan bekerjasama dalam penugasan Pertamina.
Selain itu, ia menjamin pemerintah siap memberikan sejumlah fasilitas seperti pendanaan, pemberlakuan tax holiday dan juga soal kepastian lahan.
"Dalam penugasan kepada Pertamina, Menteri ESDM tidak membatasi kerjasama dengan dalam atau luar negeri," terang Soerjaningsih.
Bahkan ia memastikan skema pendanaan dan dukungan tidak hanya diberikan untuk skema penugasan tetapi juga untuk pengerjaan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
