Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyampaikan, sektor usaha jalan tol turut terdampak pandemi covid-19. Tak hanya dari sisi merosotnya volume lalu lintas, penyelesaiakan proyek jalan tol pun dapat tersendat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menegaskan, pihaknya akan terus memberikan kontribusi pada penyediaan infrastruktur publik berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melanjutkan proses konstruksi pembangunan jalan tol.
"Target utamanya adalah menambah kilometer terbangun dan siap dioperasikan untuk melayani masyarakat," kata Kris, Sabtu (10/7).
Namun pandemi covid-19 membuat kecepatan penyelesaian proyek menjadi terdampak, dengan prioritas penerapan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan semua pelaksana konstruksi. Selain itu, aspek penyediaan lahan juga tak secepat yang diharapkan.
Hal lain yang menjadi tantangan pada masa pandemi adalah situasi pasar keuangan dalam hal pemenuhan pendanaan proyek.
Baca Juga: Pengelola Jalan Tol Minta Pemerintah Mempercepat Pengembalian Dana Talangan
"Untuk itu, partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol ini sangat diharapkan. Termasuk pada kontinuitas model bisnis dan kepastian usaha jalan tol yang harus dijaga bersama," ungkap Kris.
Dia menambahkan, pelaku usaha menyadari bahwa berjalannya proses konstruksi jalan tol merupakan bagian dari ikhtiar mengggerakkan roda ekonomi masyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Unsur kedua yang menjadi komitmen pelaku usaha jalan tol dalam wadah ATI adalah memastikan operasional jalan tol tetap berjalan dengan baik," sambung Kris.
Selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang dipersyaratkan, layanan jalan tol juga tidak boleh berhenti dengan berbagai penyesuaian yang harus disikapi dalam penerapan protokol kesehatan dan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kris bilang, kondisi saat ini bukan pilihan yang mudah. Penurunan laju lalu lintas yang menggerus pendapatan operasi jalan tol sejalan dengan berbagai pembatasan seperti PSBB, PPKM mikro, maupun PPKM Darurat, memaksa pelaku usaha jalan tol terus melakukan upaya strategis dan kreatif untuk mengefisiensikan proses bisnisnya.
Oleh sebab itu, pelaku usaha jalan tol pun meminta adanya percepatan realisasi stimulus yang akan diberikan pemerintah. "Dukungan pemerintah berupa stimulus mengatasi dampak pandemi covid-19 di bisnis jalan tol, saat ini bukan hanya dibutuhkan kebijaksanaannya, tetapi lebih ke aspek pelaksanaannya harus cepat," tegas Kris.
Stimulus yang dibutuhkan pelaku usaha jalan tol adalah penyelesaian dana talangan tanah, relaksasi pengembalian BLU tanah, insentif dispensasi dan pengurangan PBB, serta ketepatan waktu penyesuaian tarif untuk meng-cover inflasi. Menurut Kris, stimulus tersebut bisa menjadi nafas segar bagi pelaku usaha jalan tol.
"Tentu, berbagai upaya praktis tersebut juga harus diimbangi dengan stimulus lain yang memastikan iklim investasi dan kepastian usaha jalan tol, baik itu stimulus fiskal maupun moneter yang memerlukan pembahasan lebih panjang," pungkas Kris.
Selanjutnya: PPKM Darurat di luar Jawa-Bali berlaku mulai Senin 12 Juli, ini rincian pembatasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
