kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45904,37   1,04   0.11%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bahaya, budidaya perikanan hadapi masalah krusial


Kamis, 26 Juni 2014 / 11:24 WIB
Bahaya, budidaya perikanan hadapi masalah krusial
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Panitia Soeherman Gandi Sulistiyanto usai menghadiri acara perayaan Imlek Nasional 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.


Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Indonesia tengah diperhitungkan sebagai negara yang secara signifikan menjadi penghasil perikanan budidaya di dunia. Sehingga perlu dikawal dengan petunjuk dan sistem yang kuat agar secara efisien dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi.

“Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta hektar (ha), budidaya air payau 1,3 juta ha dan air tawar adalah 2,2 juta ha. Angka-angka ini benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan produksi budidaya”, ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, dalam siaran persnya, Kamis (26/6).

Slamet menambahkan, budidaya ikan mengalami masalah yang krusial terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal oleh suatu sistim jaminan mutu seperti Indo GAP yakni melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Effisiensi produksi hanya dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, pembentukan usaha melalui kelompok mandiri yang sehat serta intervensi pemerintah dalam membentuk pola usaha yang tangguh. Harus diakui, usaha pembudidaya sering menghadapi kesulitan finasial yang sangat memerlukan kematangan organisasi dan suntikan modal.

“Menyadari masih banyaknya isu yang belum selesai dan perlu diantisipasi, maka melalui penyusunan roadmap perikanan budidaya yang diprakarsai Worldfish kali ini kiranya dapat dijadikan bahan rujukan kita dalam penentuan RPJM dalam suasana yang lebih kondusif," kata Slamet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×