Reporter: Adi Wikanto, Asnil Bambani Amri, Djumyati Partawidjaja, Lidya Yuniartha | Editor: Adi Wikanto
Kerugian Rp 1,5 triliun per hari
Tak hanya mengganggu distribusi, tertutupnya akses ke pabrik menyebabkan pekerja tidak bisa masuk kerja, sehingga pabrik harus menutup operasi. Tak hanya kawasan industri di Semarang, banjir juga menggenangi Pantura lainnya seperti Kudus dan Semarang. Di lokasi ini, banjir terakhir kali terjadi Maret 2024 dengan durasi hampir tiga minggu.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bilang, kerugian akibat terputusnya akses ekonomi itu cukup besar. "Kami hitung bisa Rp 1,5 triliun kerugian per hari, karena banjir menutup jalan utama," ungkapnya.
Memang dampak langsung seperti korban luka dari peristiwa itu tidak kentara. Tetapi dampak ekonominya luar biasa. Baik industri, pekerja dan pemerintah sama-sama rugi. Sebab, wilayah itu adalah pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan pabrik dengan pelabuhan untuk ekspor-impor.
"Kontribusi ekonomi Pantura 2023 mencapai US$ 477,24 miliar atau 34,7% ke PDB (product domestic bruto)," kata Ervan Maksum, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.
Baca Juga: 11 Desember 2024 Wajib Ditetapkan, Cek Prediksi UMP 2025 Jakarta-Banten-Jabar-Jateng
Pompa penyelamat Semarang
Wilayah kota Semarang dilewati 16 sungai, sehingga saat hujan datang air dari hulu akan mengalir ke kota. Karena serapan air di hulu makin terbatas dan intensitas hujan makin tinggi, otomatis air menumpuk di kota. Di sisi lain, Kota Semarang kian rendah karena penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut.
"Curah hujan lebih dari 100 milimeter sudah bahaya dan pasti banjir di Semarang," ujar Suwarto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Agustus 2024 lalu. Secara topografi, Kota Semarang berada di bawah permukaan laut karena mengalami penurunan permukaan tanahnya bisa mencapai 5 c m-10 cm per tahun.
Kondisinya kian ruwet saat air laut pasang, sehingga beban ganda akhirnya menimpa Kota Semarang. Dengan kondisi tersebut, satu-satunya yang menjadi pertahanan kota adalah, memfungsikan pompa. Ada 50 rumah pompa yang dijalankan dengan kapasitas 100.000 liter perdetik. Pompa inilah yang mengurangi dampak banjir di Kota Semarang.
Maka itu, saban bulan Kota Semarang alokasikan Rp 500 juta untuk listrik dan BBM pompa. Jika pompa berhenti, Kota Semarang dipastikan terendam dan begitu juga dengan kawasan industrinya. "Solusi jangka panjang adalah membangun tanggul yang juga menjadi jalan tol, tetapi proyek ini dipersiapkan pemerintah pusat" kata Suwarto.
Solusi pembangunan tanggul berupa jalan tol itu diragukan efektivitasnya oleh Heri Andreas, pakar Land Subsidence Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia bilang, tanggul hanya menjadi penahan rasa sakit tapi tidak menyentuh masalah.
Menurut Heri, untuk menghadapi bencana dampak penurunan permukaan tanah dan dampak iklim adalah menyusun regulasi dan menunjuk lembaga yang bertanggung jawab. "Saat ini belum ada penanggung jawab, program dan anggaran yang jelas, belum ada sistem monitoring yang komprehensif, dan belum ada pemahaman pada masalah," tegas Heri.
Apa yang disampaikan Heri terkonfirmasi dari temuan KONTAN di lapangan. Setiap instansi pemerintah, mengatasi dampak iklim sesuai dengan kewenangannya. BNPB menyelesaikan masalah di hilir atau setelah bencana dan Kementerian Pekerjaan Umum mengatur sumber daya airnya. Lantas, siapa dirijen yang mengatasi dampak iklim ini?
Nah, Presiden Prabowo saat pidato di acara pertemuan anggota G20 Rabu (20/11) bilang, Indonesia terdampak langsung oleh perubahan iklim dan menderita oleh kenaikan air laut. Dalam pidato itu, Prabowo hanya menjelaskan soal nasib petani dan juga nelayan terdampak iklim dan belum menyentuh dampak iklim ke pekerja dan juga ke industri
Baca Juga: Prediksi UMP 2025 Tertinggi-Terendah dengan Kenaikan 6,5%, 11/12/2024 Diumumkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
