Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menyatakan merebaknya informasi ketiadaan pasokan bijih nikel untuk delapan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) merupakan ulah oknum perusahaan trader yang ingin mengambil keuntungan.
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mensinyalir adanya oknum trader tersebut juga memiliki pengaruh di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) khususnya di Direktorat Mineral dan Batubara. Dengan begitu, mereka bisa bermain untuk memonopoli pasokan bijih nikel ke kawasan industri Bantaeng Industrial Park (BIP).
"Saya tahu pihak-pihak tersebut, mereka hanya ingin mendapat kesempatan menjadi trader dan memonopoli pasokan. Saya tentunya tidak memberikan, harus investasi dong membangun smelter di Bantaeng," kata Nurdin ketika dihubungi KONTAN, Rabu (11/3).
Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat tak akan memberikan kesempatan kepada perusahaan trader untuk masuk dalam proyek pengembangan smelter komoditas nikel di kawasan BIP yang akan memiliki luas areal mencapai 3.000 hektare.
Namun, Nurdin enggan menyebutkan identitas pihak yang dimaksud. Yang jelas, "Proyek pembangunan smelter tetap berjalan, bahkan mulai tahun ini sudah akan ada pabrik yang siap beroperasi," kata dia.
Terkait pasokan bijih nikel untuk smelter, ia mengatakan, masing-masing investor smelter di Bantaeng sudah memiliki tambang sendiri yang berlokasi di luar Kabupaten Bantaeng.
Asal tahu saja, di BIP sedikitnya akan dibangun delapan smelter komoditas nikel. Perusahaan yang sudah memulai kegiatan konstruksi ataupun pembebasan lahan di antaranya, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, PT Titan Mineral Utama, PT Zhongning Mining Metallurgy, dan PT Mitra Tambang.
Nurdin memproyeksikan investasi yang akan masuk ke wilayahnya mencapai Rp 40 triliun, termasuk investasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kapasitas 2x300 megawatt (MW), perusahaan kilang minyal, serta fasilitas pelabuhan yang akan dibangun PT Pelindo.
Sebelumnya, Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pihaknya meragukan industri smelter nikel bisa direalisasikan. Pasalnya, pemerintah meragukan kualitas investor dan tidak bisa menjamin ketersediaan pasokan bijih nilkel di sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
