/2022/06/01/2125458167.jpg "LBH Jakarta Soroti Kepadatan KRL Jabodetabek, Minta Kapasitas Layanan Ditambah")
Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti semakin padatnya Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Lonjakan jumlah penumpang dinilai belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan frekuensi perjalanan.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), jumlah pengguna KRL Jabodetabek rata-rata telah mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari. Angka tersebut meningkat lebih dari 11% pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan data tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026. KAI menyatakan peningkatan jumlah pengguna perlu diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana.
Baca Juga: Pertamina Kantongi Kontrak SAF 7.000 KL dari Cathay Pacific
LBH Jakarta menilai lonjakan pengguna KRL harus menjadi dasar bagi pemerintah dan operator untuk memperkuat layanan transportasi publik. "Kepadatan KRL adalah persoalan keadilan perkotaan," tulis LBH Jakarta dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).
Menurut LBH Jakarta, KRL menjadi sarana penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan publik, serta berbagai aktivitas di Jakarta. Karena itu, transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau dinilai merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan perkotaan.
Picu Kemacetan
LBH Jakarta juga mengingatkan bahwa persoalan kepadatan KRL tidak dapat dipisahkan dari masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah selama ini mendorong penggunaan transportasi umum sebagai salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan.
Baca Juga: KEK Industropolis Batang Pacu Sport Tourism
Namun, apabila kapasitas dan kualitas layanan transportasi publik tidak memadai, masyarakat berpotensi kembali menggunakan kendaraan pribadi. "Penambahan kapasitas KRL harus dipandang selaras dengan strategi pengurangan kemacetan serta perbaikan kualitas hidup masyarakat," ujar Alif Fauzi Nurwidiastomo dari LBH Jakarta.
Selain itu, LBH Jakarta menilai pengguna KRL merupakan konsumen jasa transportasi yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Karena itu, peningkatan permintaan terhadap layanan KRL dinilai perlu diikuti peningkatan frekuensi perjalanan, penguatan integrasi antarmoda, serta pemenuhan standar pelayanan. LBH Jakarta juga menyoroti risiko keselamatan akibat kepadatan penumpang. Menurut lembaga pendampingan hukum tersebut, kondisi overcrowding dapat meningkatkan risiko kecelakaan, pencurian, gangguan kesehatan hingga kekerasan seksual.
Data yang dikutip LBH Jakarta menunjukkan terdapat 74 kasus dugaan kekerasan seksual di KRL sepanjang 2025. Data KAI Commuter yang diberitakan sebelumnya mencatat kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api jarak jauh, dengan sejumlah kasus yang terjadi di KRL.
Baca Juga: Pertamina Kantongi Kontrak SAF 7.000 KL dari Cathay Pacific
LBH Jakarta juga menyinggung kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Berdasarkan hasil investigasi KNKT yang dirilis September 2026, kecelakaan tersebut menimbulkan 16 korban meninggal dunia dan 107 orang luka-luka.
Peristiwa tersebut, menurut LBH Jakarta, harus menjadi pembelajaran bahwa aspek keselamatan penumpang tidak boleh dikalahkan oleh pertumbuhan jumlah pengguna maupun target operasional.
LBH Jakarta juga menyoroti kerentanan perempuan dalam transportasi publik. Dalam kecelakaan Bekasi Timur, benturan parah terjadi pada gerbong khusus perempuan yang berada di bagian belakang rangkaian KRL.
Selain solusi transportasi, transportasi publik yang efektif dapat membantu mengurangi emisi per penumpang dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Karena itu, peningkatan kapasitas dan keamanan KRL dinilai penting dalam upaya memperbaiki kualitas udara sekaligus memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Baca Juga: Inalum Luncurkan Sertifikasi Green Aluminium
LBH Maka itu, memperkuat integrasi antarmoda serta aksesibilitas micro mobility di sekitar stasiun dan halte penting dilakukan dalam konteks lingkungan. Selain itu juga penting untuk munculnya titik kemacetan baru di sekitar simpul transportasi publik.
Atas kondisi tersebut, LBH Jakarta mendesak pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pertumbuhan pengguna dan kapasitas layanan KRL.
LBH Jakarta juga meminta pemerintah memastikan pengembangan transportasi publik terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, pengendalian kemacetan dan pengendalian pencemaran udara.
Adapun untuk PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), LBH Jakarta meminta dilakukan evaluasi berkala terhadap kepadatan dan keselamatan pengguna KRL. KCI juga diminta membuka informasi kepada publik mengenai kapasitas armada, frekuensi perjalanan, tingkat kepadatan serta langkah-langkah penanganannya. "PT Kereta Commuter Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan KRL berdasarkan kebutuhan riil yang dialami masyarakat," tulis Alif.
LBH Jakarta juga meminta pemerintah memastikan pengembangan transportasi publik dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan tata ruang yang partisipatif sebagai bagian dari strategi pengendalian kemacetan dan pencemaran udara Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
