kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.902.000   8.000   0,42%
  • USD/IDR 16.254   -26,00   -0,16%
  • IDX 7.005   61,45   0,88%
  • KOMPAS100 1.020   9,19   0,91%
  • LQ45 779   10,37   1,35%
  • ISSI 230   -0,09   -0,04%
  • IDX30 401   6,24   1,58%
  • IDXHIDIV20 465   9,72   2,14%
  • IDX80 115   1,11   0,98%
  • IDXV30 116   1,36   1,19%
  • IDXQ30 129   1,78   1,39%

Berpotensi Hambat Industri, Dualisme Kadin Dinilai Untungkan Segelintir Pihak


Senin, 16 September 2024 / 18:37 WIB
Berpotensi Hambat Industri, Dualisme Kadin Dinilai Untungkan Segelintir Pihak
ILUSTRASI. Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai berpotensi memperburuk dunia industri dan perdagangan


Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai berpotensi memperburuk dunia industri dan perdagangan.

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, perebutan tampuk kepemimpinan Kadin mencerminkan kemunduran profesionalitas. Tindakan ini juga dinilai erat kaitan dengan perebutan kepentingan kelompok.

"Ini imbas dari perebutan kepemimpinan politik. Ini gejala yang akan memperburuk dunia usaha industri dan perdagangan," kata Yustinus kepada Kontan, Senin (16/9).

Baca Juga: Akumindo Ungkap Dualisme Kadin Hanya Korbankan Kesejahteraan Anggota

Dampak perebutan di kelompok elit ini dinilai akan kontra produktif dengan upaya untuk menumbuhkan sektor industri. 

Menurutnya, upaya advokasi untuk kebijakan sektor industri ke depannya berpotensi berat sebelah atau hanya menguntungkan kelompok yang memiliki akses ke pemerintah.

"Sangat disayangkan bila advokasi kebijakan tidak didasarkan pada kepentingan semua pihak," ujar Yustinus.

Baca Juga: Istana Sebut Tak Ada Cawe-Cawe Presiden Jokowi Soal Urusan Kadin

Yustinus menjelaskan, pihaknya berharap agar ke depannya Kadin dapat secara konsisten mendorong advokasi kebijakan kepada pemerintah tanpa menguntungkan segelintir kelompok saja.

Salah satu harapan AKLP yakni agar kebijakan harga gas bumi untuk industri melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dapat segera diterbitkan. 

"Kadin sangat diharapkan mendorong pemerintah untuk mengesahkan PP tentang gas bumi untuk industri sejak beberapa bulan lalu. Ini berkaitan dengan upaya reindustrialisasi," pungkas Yustinus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×