Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Alih-alih melakukan transparansi, pemerintah dinilai justru banyak mengeluarkan peraturan yang mematikan industri dalam negeri. Salah satunya yakni rencana pemerintah untuk ikut menandatangani Framework Convention Tobacco Control (FCTC), sebuah ratifikasi guna membatasi peredaran rokok.
Budayawan Mohammad Sobary menyebut langkah pemerintah dalam menandatangani FCTC sebagai sikap yang ambigu. Pasalnya di satu sisi pemerintah mau menerima uang cukai, namun di sisi lain ingin mencegah penjualan rokok.
"Bagi petani tembakau, FCTC seperti malaikat maut yang akan mencabut basis ekonomi mereka yang telah ratusan tahun bergantung pada sektor ini," kata Sobary dalam keterangannya, Selasa (18/3).
Mantan Direktur Utama LKBN Antara ini juga menyebut bahwa selama ini uang dari hasil memungut cukai tak pernah jelas penggunaannya. Pemerintah begitu girang karena pendapatan cukai rokok sangat besar, tapi uang tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik.
Untuk itu ia menuntut pemerintah agar mencarikan jalan keluar dari masalah ini. Terutama nasib para petani yang menggantungkan hidupnya pada tembakau. Ada puluhan juta petani yang telah turun-temurun menjadikan tembakau sebagai tumpangan untuk menyambung hidup.
Seharusnya, kata dia, negara berkewajiban untuk membangun relasi dengan konsumen rokok dan pemanfaatan, serta pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
