Bulog Bidik Margin Fee 7% di 2026, Setelah Rugi Rp 550 Miliar pada 2025

Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menargetkan perbaikan kinerja keuangan pada 2026 seiring persetujuan pemerintah atas usulan kenaikan margin fee menjadi 7%.

Kebijakan ini diharapkan menjadi penopang utama pembalikan kinerja setelah Bulog mencatat kerugian sementara Rp 550 miliar sepanjang 2025.

Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto mengatakan, persetujuan margin fee 7% tersebut pada prinsipnya telah disepakati pemerintah dan akan mulai berlaku pada 2026.

“Disetuji sudah. Kemarin kan sudah di Mensesneg. Pada prinsipnya oke. Kalau yang sudah pasti berlaku 2026,” ujar Hendra di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Hendra menjelaskan, margin fee 7% setara dengan sekitar Rp 996 atau hampir Rp 1.000 per kilogram (kg) beras, dihitung dari harga pokok pembelian (HPP) Bulog untuk pengadaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Saat ini, margin fee Bulog masih berada di level Rp 50/kg dan belum berubah sejak 2014.

“Modal kita kan Rp 14.000 sampai Rp 14.400 per kg. Dikalikan 7% dapatnya sekitar Rp 996, hampir Rp1.000,” kata Hendra.

Dengan asumsi volume penugasan sekitar 3 juta–3,1 juta ton, Bulog memperkirakan potensi margin yang bisa diraih mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 3,1 triliun per tahun. Menurut Hendra, kenaikan tersebut setara lonjakan sekitar 20 kali lipat dibanding margin saat ini.

Hendra mengungkapkan Bulog membukukan kerugian sementara Rp 550 miliar sepanjang 2025. Kerugian ini, menurut dia, tak lepas dari skema margin fee yang dinilai sudah tidak relevan dengan beban biaya operasional dan struktur penugasan pemerintah saat ini.

“Kemarin waktu rapat dengar pendapat (RDP) kita ditanya, kan enggak bisa tutup-tutupin kerugian Rp 550 miliar. Itu baru angka sementara, karena marginnya masih Rp 50,” katanya.

Dengan penerapan margin fee 7%, Bulog memperkirakan bisa membukukan laba bersih sekitar Rp 2,4 triliun hingga Rp 2,5 triliun pada 2026.

Ia menambahkan, perhitungan margin fee 7% tersebut didasarkan pada kajian bersama para ahli, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menilai angka tersebut sebagai margin wajar bagi BUMN dengan karakter penugasan seperti Bulog.

“Wajarnya setelah kita hitung, setelah kita minta pendapat dari ahli UGM, itu average antara 7%. Itu sama dengan penerima kompensasi BUMN yang lain,” imbuhnya.

Menurut Hendra, skema penugasan pemerintah kepada Bulog memiliki dua komponen utama, yakni biaya (cost) dan margin keuntungan yang wajar. Karena itu, ia berharap regulasi margin fee 7% bisa segera ditetapkan agar operasional Bulog lebih berkelanjutan, terutama dalam penyerapan dan penyaluran pangan skala besar.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan margin fee 7% sudah bisa ditetapkan, sehingga Bulog bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada negara,” katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga mengonfirmasi kerugian Bulog Rp 550 miliar pada 2025, berdasarkan pembukuan per 31 Desember 2025.

“Sesuai dengan hasil pembukuan, per tanggal 31 Desember 2025 yang lalu, kami laporkan bahwa kerugian sekitar Rp550 miliar,” ujar Rizal dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (21/1).

Rizal menyambut positif persetujuan margin fee 7% tersebut dan menilai kebijakan ini bisa memperkuat kinerja Bulog ke depan.

“Syukur Alhamdulillah kemarin sudah dibahas untuk kenaikan margin fee ini 7%. Mudah-mudahan tahun 2026 ke depan akan menambah semangat Bulog dan kinerja Bulog sendiri,” katanya.