Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pelepasan sejumlah areal tambang oleh PT Vale Indonesia Tbk pada akhir tahun 2014 tentunya menjadi harapan besar bagi daerah untuk dapat secara mandiri mengelola potensi kekayaan alam yang terkandung wilayahnya.
Maklum, selama ini pemerintah daerah merasa dirugikan karena areal tambang yang dikuasai Vale sebelumnya kurang memberikan kontribusi maksimal ke kas daerah. "Selama ini hanya diperemin (didiamkan) saja, tidak diapa-apakan Vale," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djangola usai mengikuti rapat bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pekan lalu.
Menurut dia, BUMD Sulawesi Tengah bersama BUMD Kabupaten Morowali siap bersama-sama untuk mengelola areal tambang yang telah dikembalikan. Adapun blok eks Vale di provinsi tersebut yang akan ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yakni Blok Bahodopi I, Blok Bahodopi II, dan Blok Kolonodale.
Bupati Morowali Anwar Hafidz mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan pengelolaan ketiga blok tersebut kepada provinsi terkait pengaturan pembentukan perusahaan patungan maupun porsi pembagian sahamnya.
"Kami siap berkontribusi untuk pengelolaannya, kami sudah menyerahkan kepada gubernur sulawesi tengah untuk mengatur perencanaan pengelolaan tambang yang ada di Morowali," kata Anwar.
Gunawan Palaguna, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Selatan mengatakan, BUMD provinsi maupun BUMD kabupaten tentunya sangat siap untuk mengelola areal yang telah dilepas Vale. "Memang sudah seharusnya daerah yang menjadi operator di wilayahnya masing-masing," kata dia.
Rencananya, terdapat dua calon WIUPK yang ada di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yaitu Blok Linke dengan luas areal 949,73 ha dan gabungan Blok Soroako-Bulubalang dengan areal tambang mencapai 10.532,5 ha.
"Seharusnya, ada satu lagi blok yang dikembalikan Vale, yaitu Blok Matano, tapi statusnya sudah ditetapkan sebagai wilayah pencadangan negara (WPN)," ujar Gunawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
