kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Direksi dilarang di kelas bisnis, Garuda khawatir


Kamis, 06 November 2014 / 14:28 WIB
Direksi dilarang di kelas bisnis, Garuda khawatir
ILUSTRASI. Berikut ada beberapa daftar tempat destinasi wisata di Korea yang wajib dikunjungi oleh penggemar dunia K-pop dan K-drama.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. PT Garuda Indonesia menyayangkan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang melarang Direksi BUMN untuk naik pesawat di kelas bisnis. 

Executive Vice President Marketing dan Sales Garuda Indonesia Erik Meijer menuturkan, kebijakan itu pasti akan berdampak kepada penurunan penumpang kelas bisnis Garuda. "Itu pasti akan mengurangi di kelas bisnis kita," ujar Executive Vice President Marketing dan Sales Garuda Indonesia Erik Meijer di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Erik menjelaskan, selama ini penumpang kelas bisnis Garuda memang didominasi kalangan dari swasta. Akan tetapi, kalangan BUMN juga terbilang banyak yang menggunakan kelas bisnis. Oleh karena itu, Garuda Indonesia tidak berharap kebijakan itu ada. 

"Selama ini memang kelas bisnis memang dari BUMN atau swasta. Tapi kita Garuda sih pasti tidak berharap," kata Erik.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno menginstruksikan semua direksi dan pejabat perusahaan milik negara menggunakan penerbangan kelas ekonomi saat melakukan perjalanan dinas. 

"Harus menggunakan kelas ekonomi. Surat instruksi segera saya kirimkan kepada semua pejabat BUMN, tidak terkecuali," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (5/11/2014) malam. 

Hal itu, sebut Rini, merupakan upaya efisiensi anggaran perusahaan dari pos perjalanan luar kota. "Harus diterapkan agar tidak terjadi pemborosan. Yang dari pusat ke daerah juga sebaliknya gunakan kelas ekonomi," ujarnya. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×