Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman berharap pemerintah untuk tidak terlalu memanjakan PLN. Apalagi PLN sebelumnya sudah diingatkan untuk melakukan perbaikan skema kontrak pasokan batubara.
"Kita sudah sarankan ubah mekanisme (jadi) reward and punishment, misalnya (pelaku usaha) yang sudah penuhi DMO dikasih reward," ungkap Maman.
Baca Juga: Ini Alasan Dirjen Minerba Menutup Ekspor Batubara untuk Semua Pelaku Usaha
Lebih jauh, Maman menilai perlu ada revisi UU ketenagalistrikan. Perubahan regulasi diharapkan dapat menciptakan suasana kompetisi bagi PLN.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengungkapkan, pihaknya pun siap dan telah mematuhi untuk ketentuan harga patokan sebesar US$ 70 per ton. Selain itu, banyak perusahaan yang juga dinilai telah memenuhi komitmen DMO-nya.
"Kalau dibilang semua pengusaha tidak patuh, nggak benar juga karena banyak perusahaan yang patuh bahkan melebihi kewajibannya," pungkas Hendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
