kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.633.000   -2.000   -0,08%
  • USD/IDR 18.012   -76,00   -0,42%
  • IDX 6.108   66,24   1,10%
  • KOMPAS100 801   11,17   1,41%
  • LQ45 609   8,67   1,45%
  • ISSI 211   1,35   0,64%
  • IDX30 343   4,64   1,37%
  • IDXHIDIV20 429   6,16   1,46%
  • IDX80 91   1,30   1,44%
  • IDXV30 117   1,58   1,37%
  • IDXQ30 111   1,61   1,48%

Dominasi Ekspor Batubara Indonesia Perlu Dibarengi Daya Tawar dan Transparansi Harga


Kamis, 16 Juli 2026 / 21:22 WIB
Dominasi Ekspor Batubara Indonesia Perlu Dibarengi Daya Tawar dan Transparansi Harga
ILUSTRASI. PELNI Angkut 335.415 Metrik Ton Batubara ke PLTU pada Semester I-2026 (PELNI/dok)


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dominasi sebagai eksportir batubara terbesar dunia belum menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dalam menentukan harga. Riset terbaru Transisi Bersih atau Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) menyoroti lemahnya daya tawar Indonesia di tengah penguasaan pasar yang terkonsentrasi pada China dan India.

Dalam riset bertajuk "Mengurai Anomali Underpricing Ekspor Batu Bara  Indonesia di Tengah Dominasi Pasar Batu Bara" Transisi Bersih menganalisis perdagangan batubara Indonesia sepanjang 2020–2025. Riset tersebut menemukan adanya indikasi underpricing yang pada ekspor batubara Indonesia.

Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa batubara Indonesia dijual di bawah harga wajar setelah memperhitungkan kualitas, kandungan energi, biaya logistik, dan waktu transaksi. Peneliti Transisi Bersih, Muhammad Irfan Islami menyoroti bahwa perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) tidak sepenuhnya diteruskan menjadi kenaikan harga ekspor Indonesia.

Dalam banyak kasus, eksportir justru menyerap sebagian kenaikan harga tersebut melalui penurunan margin, yang  menunjukkan lemahnya daya tawar Indonesia di pasar internasional. "Indonesia menguasai pasar batubara kalori rendah dunia, namun belum mampu mengubah dominasi volume menjadi kekuatan harga. Akibatnya, nilai ekonomi yang diterima Indonesia tidak sebesar yang seharusnya," ungkap Irfan pada Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Batubara Indonesia Dijual di Bawah Harga Wajar, Danantara Didorong Verifikasi Harga

Indonesia menguasai hampir separuh pasar batubara termal atau kalori menengah dan rendah secara global. Tetapi, posisi tersebut berhadapan dengan kekuatan  pembeli yang juga sangat terkonsentrasi. China dan India menyerap hampir separuh ekspor batubara Indonesia, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi harga. 

"Indonesia memang pemasok utama, tetapi China dan India merupakan pembeli dominan yang mampu menekan harga melalui diversifikasi pemasok maupun peralihan ke batubara dengan kualitas yang lebih tinggi," imbuh Irfan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengamini bahwa China dan India masih menjadi dua pasar utama batubara Indonesia. Pelaku usaha batubara pun berupaya untuk melakukan diversifikasi pasar. Namun, langkah ini bukanlah perkara mudah.

Gita mengingatkan, karakteristik pasar batubara berbeda dengan komoditas lainnya. Tidak semua negara memiliki tingkat konsumsi, infrastruktur pembangkit, maupun skala kebutuhan impor yang sama dengan China dan India. "Artinya, diversifikasi tetap diperlukan untuk menjaga fleksibilitas perdagangan. Tetapi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realitas pasar," kata Gita saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (16/7/2026).

Di sisi lain, Gita menekankan agar narasi mengenai potensi underinvoicing yang berkembang selama ini perlu dilihat secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa transaksi ekspor batubara tidak memiliki tata kelola yang baik. Dengan berbagai mekanisme dan instrumen pengawasan dari Pemerintah, Gita menilai bahwa ruang terjadinya penyimpangan semakin diminimalkan.

Baca Juga: APBI Soroti Sinkronisasi Penugasan Batubara PLN dan Kapasitas Produksi Tambang

Meski begitu, APBI mendukung upaya pemerintah untuk terus memperkuat integrasi data, pengawasan berbasis risiko, serta harmonisasi antarinstansi agar tata kelola perdagangan batubara semakin baik. "Yang juga penting adalah memastikan upaya peningkatan pengawasan tetap berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan," ujar Gita.

Presiden Direktur Coalindo Energy, Jimmy Gunarso sepakat bahwa indikasi underpricing perlu dianalisis secara hati-hati. Pasalnya, perbedaan harga ekspor tidak selalu berarti penjualan di bawah harga wajar, karena harga batubara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari kualitas (kalori, ash, sulfur, moisture), lokasi pengiriman, kontrak jangka panjang, waktu transaksi, waktu pengiriman, hingga kondisi pasar saat itu. 

Menurut Jimmy, struktur perdagangan ekspor batubara Indonesia sudah lebih terintegrasi dengan penerapan sistem digital seperti SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga) yang menghubungkan data produksi, penjualan, pengapalan, pembayaran royalti, dan kewajiban perpajakan. Dengan integrasi ini, ruang untuk praktik under-invoicing secara administratif menjadi semakin terbatas karena nilai transaksi dan nilai kewajiban kepada negara dapat ditelusuri dan diketahui oleh negara.

Baca Juga: Mandatori B50 Berpotensi Tambah Beban Operasional Industri Tambang Batubara

"Oleh karena itu, setiap indikasi underpricing sebaiknya diverifikasi dengan analisis transaksi yang lebih rinci dan pembanding yang benar-benar sejenis. Secara umum, dengan pengawasan yang semakin ketat dan integrasi, mekanisme perdagangan ekspor batubara Indonesia saat ini berada pada tingkat transparansi yang lebih baik dibanding periode sebelumnya," kata Jimmy.

Menanti Peran DSI

Sementara itu, riset Transisi Bersih menegaskan bahwa memperkuat tata kelola perdagangan batubara menjadi hal yang krusial agar mampu memperoleh harga yang lebih mencerminkan nilai ekonominya. Riset tersebut merekomendasikan tiga agenda kebijakan utama.

Pertama, melakukan transisi bertahap dari skema Domestic Market Obligation (DMO) menuju instrumen fiskal yang lebih efisien dan transparan. Kedua, menerapkan pajak ekspor ketika terjadi windfall profit dengan menggunakan pendekatan  benchmark-adjusted price.

Baca Juga: Harga Batubara di Periode Pertama Juli 2026 Naik, Kalori Tinggi Tembus US$ 126,58

Ketiga, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai commodity intelligence system yang mampu memverifikasi harga, kualitas, volume  ekspor, serta mendeteksi potensi praktik transfer pricing. Seperti diketahui, DSI menjadi tumpuan bagi kebijakan sentralisasi ekspor yang saat ini masih dalam masa transisi.

Hanya saja, implementasi ekspor satu pintu melalui DSI masih menyisakan sejumlah catatan. Menurut Jimmy, konsep kebijakan tersebut berpotensi memperkuat pengawasan karena transaksi menjadi lebih terpusat. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada mekanisme operasional yang akan diterapkan, terutama terkait tata kelola dan pembentukan harga.

"Hal terpenting untuk diperhatikan adalah mekanisme tersebut harus tetap transparan dan mencerminkan kondisi pasar sehingga kredibilitas harga ekspor batubara Indonesia tetap terjaga," kata Jimmy. 

Gita sepakat bahwa efektivitas ekspor melalui DSI akan sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan, termasuk integrasi dengan sistem yang sudah ada. Selain itu, Gita mengingatkan bahwa kepastian bisnis menjadi hal yang sangat krusial bagi keberlanjutan industri batubara.

"Kami berpandangan bahwa tujuan memperkuat transparansi dan penerimaan negara merupakan hal yang positif. Namun, keberhasilan kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan aspek business certainty, karena industri batubara memiliki kontrak jangka panjang dan keterikatan dengan pembeli internasional," tandas Gita.

Baca Juga: Ekspor Batubara Sudah Normal, Setelah Ditahan ESDM untuk Amankan Listrik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×