Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Infrastruktur penunjang kendaraan listrik terus disiapkan. Untuk itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara serentak meresmikan sembilan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di empat kota, yakni Tangerang, Bali Selatan, Jakarta dan Bandung.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pembangunan SPKLU itu sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Hingga tutup tahun nanti, Inten menargetkan akan ada 10 SPKLU yang sudah beroperasi.
"Total ada 9 unit SPKLU yang kita launching. Hingga akhir tahun kira-kira ada satu unit (tambahan), jadi 10 SPKLU," kata Inten saat launching SPKLU di Aeon Mall BSD, Serpong, Senin (28/10).
Baca Juga: PLN tak lagi ngotot harga batubara US$ 70 per ton diperpanjang, ini alasannya
Inten bilang, pihaknya akan terus memperbanyak infrastruktur pengisian daya supaya bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. "Sehingga masyarakat yang ingin berinvestasi di kendaraan listrik tidak perlu khawatir, kita akan menyiapkan SPKLU-nya," ungkap Inten.
Terpisah, Executive Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Edison Sipahutar memaparkan, 10 SPKLU yang akan beroperasi tahun ini tersebar sebanyak 2 unit SPKLU di kantor UID Jakarta, 1 unit SPKLU di PLN Pusat, 1 unit SPKLU di Senayan City, 1 unit SPKLU di kantor UP3 Bulungan, 2 unit SPKLU di AEON Mall, 1 unit SPKLU di Denpasar, dan 2 Unit SPKLU di Bandung.
Edison bilang, pengisian daya kendaraan listrik ini tidak hanya ditunjang oleh SPKLU, melainkan juga dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Hingga saat ini, Edison menyebut ada sekitar 7.300 unit SPLU yang tersebar di 3.800 titik di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kilau emas sedikit meredup karena kemajuan perundingan AS-China dan jelang FOMC
"Realisasi penjualan listrik untuk SPLU hingga kuartal III (2019) 3.375 mwh," kata Edison ke Kontan.co.id, Senin (28/10).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, selain untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, adanya SPLU/SPKLU ini juga bisa memperbanyak outlet penjualan listrik PLN.
Yang terpenting, kata Rida, SPLU/SPKLU ini bisa mengurangi ketergantungan energi pada Bahan Bakar Minyak (BBM), serta menekan angka polutan akibat pembakaran kendaraan berbasis BBM. "Apalagi polusi di Jakarta sendiri 80%-85% karena polusi transportasi darat," kata Rida.
Saat ini, Rida mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun peraturan turunan dari Perpres Nomor 55 tahun 2019 tersebut. Tujuannya, sambung Rida, ialah untuk mempermudah pengadaan mobil listrik, insentif fiskal, hingga pengaturan bisnis SPLU/SPKLU.
Baca Juga: Tak lama lagi dua proyek PLTU Dian Swastatika Sentosa (DSSA) tuntas
Rida bilang, Kementerian ESDM sendiri tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur tiga aspek. Yakni pengaturan standar keselamatan di SPLU/SPKLU, pola pengusahaan bisnis, serta pengaturan tarif agar memiliki margin yang menarik.
Targetnya, Permen tersebut bisa terbit pada akhir tahun ini, atau paling telat setahun setelah Perpres tersebut diterbitkan. "Sedang kita siapkan, karena SPKLU ini adalah kunci suksesnya penggunaan kendaraan listrik," kata Rida.
Selagi beleid yang mengatur soal tarif itu terbit, Sripeni mengatakan bahwa skema tarif SPLU/SPKLU masih menggunakan tarif Rp. 1.400-Rp. 1.650 per kWh. "Itu nanti kan akan diatur (Kementerian) ESDM, sekarang tetap bayar dengan tarif biasa," katanya.
Baca Juga: Blue Bird (BIRD) targetkan tambah 200 unit mobil listrik pada 2020
Adapun, untuk investasi SPKLU, Sripeni mengatakan bahwa harganya bervariasi. Untuk jenis SPKLU ultra fast yang bisa mengisi daya hanya 15 menit saja, investasi yang diperlukan bisa mencapai Rp 1 miliar per unit. "Sedangkan yang medium charge sekitar Rp 200 juta. Semakin lama semakin murah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
