Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo
Meski begitu, BPDPKS juga berpendapat kesiapan teknologi dan tersedianya bahan baku tidak memberi jaminan program green fuel terlaksana dengan mudah. BPDPKS pun mengusulkan beberapa hal.
Pertama, sumber bahan baku untuk kebijakan tersebut sebaiknya difokuskan dari perkebunan sawit yang dikelola swadaya oleh petani rakyat. Hal ini untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Topang agenda ekspansi tahun ini, DSNG anggarkan capex hingga Rp 1 triliun
Kedua, dibutuhkan penataan kebijakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Regulasi yang tepat, insentif yang sesuai serta sosialisasi dan edukasi sudah harus dimulai sejak tahap persiapan serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait mengingat progam green fuel membutuhkan persiapan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak.
ketiga, penataan kebijakan pun harus menyeluruh mulai dari aspek hulu yakni kesiapan lahan untuk menghasilkan bahan baku, aspek produksi yakni penyiapan teknologi serta kilang dan aspek konsumen terkait penyiapan kendaraan serta kesadaran masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
