kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 15.875   5,00   0,03%
  • IDX 7.314   118,54   1,65%
  • KOMPAS100 1.121   16,95   1,53%
  • LQ45 892   14,50   1,65%
  • ISSI 223   2,40   1,09%
  • IDX30 459   10,01   2,23%
  • IDXHIDIV20 553   13,38   2,48%
  • IDX80 129   1,38   1,09%
  • IDXV30 137   2,73   2,03%
  • IDXQ30 152   3,22   2,16%

Dua masalah logistik, perizinan dan pungutan liar


Kamis, 08 Januari 2015 / 14:02 WIB
Dua masalah logistik, perizinan dan pungutan liar
ILUSTRASI. Simak hal apa saja yang tidak boleh digunakan bersama dengan pasangan


Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pengusaha logistik masih menemui beberapa masalah yang menghambat sistem logistik nasional. Menurut Ketua Indonesian Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto, setidaknya ada dua masalah besar yang masih dialami oleh pengusaha dan karena itu harus segera diatasi pemerintah.

Pertama, berkaitan dengan regulasi yang masih bertele- tele. "Salah satunya aturan soal izin yang masih bertele- tele. Ini yang harus segera diselesaikan," kata Carmelita seusai menghadiri forum pertemuan logistik nasional yang dihadiri Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kamis (9/1).

Masalah kedua, berkaitan dengan pungutan. Carmelita mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah belum bisa membereskan berbagai macam pungutan liar di dalam bisnis logistik. Buktinya masih banyak praktik pungutan liar dan premanisme yang mengotori sistem logistik nasional di dalam negeri. Bukan hanya itu saja, pemerintah di level daerah justru malah melegalkan beberapa praktik pungutan liar dengan memasukkan tarif pungutan liar tersebut ke dalam peraturan daerah yang mereka susun.

"Teman- teman kami dari asosiasi lain mengatakan di Kalimantan ada pungutan liar dilegalkan," katanya.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum berhasil diselesaikan pemerintah dalam menata sistem logistik nasional. Atas dasar itulah, BKPM dalam beberapa waktu ke depan ini terus melakukan pembenahan, salah satunya dengan memperbaiki proses perizinan.

"Mengenai perizinan, sedang proses, kita sampaikan bagaiman pemohon bisa lakukan tracking terhadap proses perizinan yang dilakukan di BKPM," katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit menjelaskan, dari sisi infrastruktur, pemerintah juga akan terus mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnyua di Indonesia bagian timur yang saat ini masih berjalan lamban. "Khusus untuk pelabuhan, tahun 2015 ini akan ditingkatkan performancenya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×