Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perombakan jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) yang dilakukan melalui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Senin (04/11) dinilai semakin mencerminkan pola politik 'balas budi' dalam kepemimpinan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) perombakan ini sejatinya bukanlah keputusan sepihak dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, Erick Thohir.
"Ini bukan keputusan Erick Thohir pribadi, tapi kebijakan yang menjadi kebiasaan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan partai penguasa," ungkap Ali kepada Kontan, Senin (04/11).
Ia menambahkan, pola politik balas budi atau dagang sapi dimasa pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya di kabinet terkait pembagian jatah menteri, namun juga merambat pada jabatan-jabatan tinggi di BUMN, termasuk BUMN sektor energi.
Baca Juga: Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina Dinilai Tak Mematuhi UU BUMN, Ini Alasannya
"Jadi lebih massif dan 'ugal-ugalan' terkait pembagian jabatan strategis di berbagai BUMN. Apalagi di sektor energi, pertambangan, sejenis. Ini adalah BUMN stategis dan makmur sebagai kunci bagi proses politik kedepan. Apapun alasan dan alibinya, aroma itu sangat terasa," tambahnya.
Dampaknya menurut dia dalam jangka panjang akan membuat kinerja BUMN yang seharusnya profesional mengelola profit untuk masyarakat menjadi tergerus karena kepentingan orang-orang politik di dalamnya.
"Karena dikuasai oleh kekuatan politik tertentu dan dikelola oleh manajemen yang tidak kompeten, maka bisa dipastikan akan bermasalah dan menuju ke ambang kehancuran," ungkapnya.
Senada dengan Ali, pengamat sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan bahwa PT Pertamina (Persero) harusnya bisa terbebas dari interverensi politik karena perusahaan adalah pemasok utama bahan bakar di Indonesia.
"Pertamina harus jauh dari interverensi politik atau jauh dari interverensi korporasi, karena dia perusahaan yang harus fokus pada mengurus minyak dan gas dalam negeri," ungkap Ferdy.
Ferdy menambahkan, saat ini Pertamina masih dibebankan oleh Pekerjaan Rumah (PR) untuk menambah kilang-kilang minyaknya untuk mencapai kedaulatan energi yang menjadi salah satu dari delapan Asa Cita Prabowo-Gibran.
"PR besar Pertamina salah satunya adalah supaya bisa bangun kilang-kilang ke depan, mencari dana-dana segar dari luar untuk bisa mencapai kedaulatan energi, ditengah produksi minyak yang kecil, dan impor kita yang masih tinggi," ungkapnya.
Sebagai catatan, BUMN sektor energi dalam beberapa tahun terakhir banyak mengalami perombakan jajaran direksi dan komisaris, diantaranya adalah sebagai berikut:
- MIND ID
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) MIND ID yang digelar Juni lalu, mengangkat Grace Natalie Louisa ditetapkan sebagai komisaris.
Adapun, Grace sebelumnya adalah Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran sebagai, sedangkan Fuad adalah salah satu kader Parta Gerindra sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
- PT Pertamina
Pertamina baru saja merombak jajaran Direksi dan Komisarisnya pada Senin (04/11). Perseroan mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina yang baru menggantikan Dirut sebelumnya, Nicke Widyawati.
Selain Simon, dalam RUPS hari ini, PT Pertamina juga menetapkan Mochamad Iriawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.
Adapun, Mochamad Iriawan sebelumnya menjabat sebagai Penasihat TKN Prabowo-Gibran. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri sebelumnya bertugas sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.
Baca Juga: Musim Pergantian Direksi BUMN Energi Telah Tiba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
