Reporter: Emma Ratna Fury | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menyatakan pengembangan industri furnitur Indonesia di dunia internasional tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Melainkan perlu juga dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait.
Misalnya saja peran serta dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengadaan infrastrukturnya. Lalu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berperan untuk menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu industri furniture juga perlu dukungan dari Kepolisian untuk mengamankan aliran bahan dari pulau ke pulau.
Agar ekspor-impor menjadi lebih mudah maka peran Direktorat Bea Cukai sangat diperlukan. Begitupun dengan campur tangan Kementerian Dalam Negeri yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan birokrasi pada setiap daerah.
"Lebih dari separuh jumlah kabinet harus ikut terlibat untuk mengembangkan industri ini," kata Soenoto, Ketua Umum AMKRI ketika ditemui di Kementerian Perindustrian Jakarta, Selasa (29/10).
Menurut Soenoto, AMKRI saat ini tengah membuat roadmap untuk menggali lebih dalam kerjasama dengan berbagai lembaga tersebut.
Industri furnitur merupakan andil dalam meningkatkan eskpor produk dalam negeri. Sampai dengan Kuartal III tahun 2013 saja eskpor furnitur sudah mengalami pertumbuhan sebesar 10% dari Kuartal III tahun lalu. AMKRI sendiri menargetkan setiap tahunnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor sebesar 25%. Dengan demikian dalam lima tahun kedepan, ekspor furnitur Indonesia bisa mencapai US$ 5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
