Faktor Kepercayaan Masyarakat dalam Kisruh Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepercayaan konsumen, dalam hal ini masyarakat membuktikan pengaruh kuat pada keberlangsungan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Pergeseran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU milik PT Pertamina (Persero) kepada SPBU milik swasta seperti Shell, BP-ARK, hingga Vivo Energy dinilai sebagai dampak jangka panjang dari dibongkarnya kasus rasuah di badan usaha plat merah itu.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri bahkan telah mengakui dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023, berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat untuk membeli produk BBM dari perusahaan yang dipimpinnya.

"Salah satu faktor penyumbang, tentunya ada trust issue dari masyarakat antara lain kita sedang ada kasus tata kelola hukum. Ini semua masyarakat sudah tahu," ungkap Simon di Istana Negara seperti dikutip dari youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/09/2025).

Simon menambahkan, pihaknya akan terus-menerus melakukan perbaikan di dalam tata kelola guna mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. "Dan kita secara rutin telah melakukan sosialisasi bahwa yang sudah kami lakukan ini," tambahnya.

Pepatah bisnis yang menyebut 'Pembeli adalah raja' ternyata mampu membuat SPBU swasta kehabisan stok akibat pergeseran pilihan dari konsumen.

Menurut Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Rio Priambodo, prinsip konsumen jelas, bahwa mereka berhak memilih dan memperoleh BBM dengan standar, baik secara kualitas dan kuantitas yang terbaik.

"Konsumen berhak atas BBM dengan standar secara kualitas maupun kuantitas yang baik. Lagi-lagi ini tugas pemerintah yang harus memastikan, agar semua jenis BBM yang dibeli konsumen memenuhi standar," ungkap Rio, Jumat (21/09/2025).

Lebih lanjut, proses bisnis terkait pengadaan BBM menurut dia bukan beban yang harus ditanggung konsumen. Pemerintah, khususnya Kementerian terkait seharusnya sudah dapat memperhitungkan kebutuhan masyarakat terhadap BBM.

"Bagi konsumen, tidak mau tahu-menahu soal proses bisnis di belakangnya. Konsumen, prinsipnya ketersediaan dan keterjangkauan. Maka pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut," tambah dia.

Hal senada diungkap oleh Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo, pergeseran kepercayaan konsumen terhadap Pertamina yang memilih beralih membeli BBM di SPBU swasta menjadi pemicu yang cukup kuat habisnya kuota BBM di SPBU swasta lebih cepat.

"Kelangkaan ini menunjukkan pergeseran trust dari Pertamina kepada SPBU swasta pasca isu oplosan yang heboh itu. Kecuali, ada fakta di lapangan dan dari testimoni per-konsumen yang menggunakan SPBU swasta, terkait mutu, spek, kualitas dan pelayanan," ungkap Ismoyo kepada Kontan, Minggu (21/09/2025).

Dengan tingginya permintaan BBM dari SPBU swasta, Ismoyo juga mengatakan terdapat potensi peningkatan volume impor bagi Badan Usaha (BU) hilir migas pemilik SPBU swasta tahun depan.

"Dengan animo masyarakat yang demikian besar terhadap SPBU swasta, untuk Work Program & Budget (WPnB) 2026 boleh jadi bisa double quota-nya dibandingkan dengan 2025," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan mengevaluasi terkait volume impor BBM yang bisa diimpor sendiri oleh pemilik SPBU swasta di tahun 2026.

"Skemanya tahun depan kita akan menyusun dengan baik. Yang jelas pemerintah akan mengikuti betul market share dari swasta. Karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (19/09/2025).

Kementerian ESDM dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025 telah memberikan tambahan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024 kepada BU swasta.

Dalam catatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tambahan volume impor bagi BU swasta berada di kisaran 7.000–44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter.

Nilai tambahan volume ini berbanding lurus dengan jumlah SPBU masing-masing yang dipegang badan usaha, baik Pertamina maupun BU swasta.

Dalam data terbaru BPH Migas, Pertamina masih jauh memimpin pasar SPBU di Indonesia melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan jumlah market share mencapai hampir 86%.

Angka ini kalau dibandingkan lebih rendah dari pernyataan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra yang mengatakan bahwa pangsa pasar BBM dari SPBU Pertamina masih berada pada angka 95%–96%.

“Dari Sabang sampai Merauke, itu (Pertamina) market share-nya paling besar (dari SPBU lain). Saat ini, kami kurang lebih market share-nya ada sekitar 95–96 persen untuk market share BBM,” ucap Mars Ega dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, awal Maret lalu.

Baca Juga: Pertamina Ungkap Keputusan Pasok BBM ke SPBU Swasta adalah Keputusan Bersama

Agar lebih jelas, berikut adalah perbandingan jumlah SPBU Pertamina dan SPBU swasta yang tersebar di Indonesia, berdasarkan data per-kuartal pertama tahun 2025:

1. PT Pertamina Patra Niaga - Total SPBU: 13.603
2. PT AKR Corporindo Tbk - Total SPBU: 105
3. PT Exxonmobil Lubricants Indonesia - Total SPBU: 1.925
4. PT Shell Indonesia - Total SPBU: 186
5. PT Aneka Petroindo Raya - Total SPBU: 61
6. PT Vivo Energy Indonesia - Total SPBU: 34
7. PT Mitra Utama Energi - Total SPBU: 2
8. PT Mitra Andalan Batam - Total SPBU: 1

Karena itu, total SPBU yang ada di Indonesia saat ini adalah 15.917, dengan jumlah SPBU Pertamina adalah 13.603 outlet, sedangkan total dari seluruh SPBU swasta adalah 2.314 outlet.

Artinya, berdasarkan data terbaru, BU swasta menguasai 14,53% market share, sedangkan Pertamina masih jauh memimpin dengan menguasai 85,47% pangsa pasar konsumen BBM di Indonesia.