Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah merampungkan Forum Group Discussion (FGD) terakhir untuk proyek pipa transmisi gas Trans Kalimantan di Pontianak pada Selasa (3/12).
Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan, pihaknya mendorong lahirnya permintaan atau kebutuhan akan gas di kawasan Kalimantan.
"Untuk itu kami mengundang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan pihak lain guna mendorong tumbuhnya permintaan akan gas bumi," kata Fanshurullah yang kerap disapa Ivan di temui di Kementerian ESDM, Rabu (4/12).
Baca Juga: Pemerintah memacu jaringan gas, PGAS masih jadi andalan
Ivan sendiri memastikan, wilayah Kalimantan sangat potensial dalam hal pemanfaatan gas bumi. Ia mencontohkan, sejauh ini telah terbangun kawasan industri di Mempawah, kehadiran smelter serta Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) milik PLN.
Sejumlah indikator tersebut, menurut Ivan membuat kebutuhan akan gas cukup tinggi. "Gas pun bisa dibawa dari Natuna, kan mesti dilihat dulu permintaannya. Itu jadi tugas pemerintah dan badan usaha, untuk itu kita undang mereka," terang Ivan.
Menurut Ivan, proyek ini juga demi mendorong penunjukkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Selain itu kehadiran proyek pipa transmisi juga demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penyaluran gas bagi kawasan industri dinilai bisa mendorong upaya hilirisasi yang selama ini terus digalakkan pemerintah dan memberi nilai tambah suatu produk. Ivan menambahkan, jaringan gas bisa masuk dengan kehadiran proyek ini.
Baca Juga: Ingin jadi pemenang, Pertamina terus beradaptasi terhadap perkembangan baru
Menurut asumsi, proyek ini menelan investasi sekitar Rp 35 Triliun. "Investasi onshore, per 1 km berkisar US$ 30.000 sampai US$ 40.000 tergantung panjang dan diameter pipanya. Asumsinya Rp 35 triliun," kata Ivan.
Perhitungan yang bebrbeda diterapkan pada pipa offshore. Pada pipa offshore berkisar US$ 50.000 sampai US$ 60.000 per 1 km.
Ivan menambahkan pihaknya masih menanti persetujuan Menteri ESDM untuk Rencana Induk Jaringan Transimisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) untuk kemudian dilakukan lelang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
