/2026/08/17/207592421.jpg "Fitch Pertahankan Rating PLN di BBB, Kebutuhan Capex Naik dan Utang Jadi Sorotan")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fitch Ratings mempertahankan peringkat utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada level BBB dengan outlook negatif. Lembaga pemeringkat tersebut menilai kuatnya dukungan pemerintah menjadi faktor utama yang menopang peringkat PLN, di tengah kebutuhan belanja modal alias capital expenditure (Capex) yang meningkat dan ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal.
Dalam laporan Fitch pada Senin (28/9/2026), perusahaan pemeringkat ini juga mempertahankan peringkat BBB untuk program medium-term notes PLN, surat utang yang diterbitkan dalam program tersebut, serta surat utang dolar AS yang diterbitkan Majapahit Holding BV dan dijamin oleh PLN.
Fitch menyetarakan peringkat PLN dengan sovereign rating Indonesia yang berada di level BBB dengan outlook negatif. Penilaian tersebut didasarkan pada kriteria Government-Related Entities (GRE), dengan Fitch menilai kemungkinan dukungan negara terhadap PLN sebagai "Virtually Certain" atau hampir pasti.
Baca Juga: Hilirisasi Batubara Jadi Bensin Terkendala Biaya Investasi yang Tinggi
Dalam menerapkan kriteria tersebut, Fitch tetap melihat PLN melalui hubungan dengan pemerintah Indonesia meski kepemilikan langsung PLN kini berada di bawah Danantara.
Fitch juga menetapkan Standalone Credit Profile (SCP) PLN di level bbb-. Penilaian ini didukung oleh rekam jejak pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah yang tepat waktu, lingkungan regulasi yang stabil, serta ekspektasi rasio EBITDA net leverage yang bertahan di sekitar 4 kali.
Fitch menilai hubungan PLN dengan pemerintah sangat kuat. Negara melalui Danantara memiliki seluruh saham PLN, menunjuk dewan dan manajemen senior, serta mengarahkan dan menyetujui investasi perusahaan.
PLN juga menjalankan kewajiban pelayanan publik dengan menjual listrik pada tarif yang dikendalikan pemerintah. Untuk menopang fungsi tersebut, pemerintah memberikan berbagai dukungan, termasuk pembayaran subsidi atas listrik yang dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, pemerintah pernah memberikan tambahan modal kepada PLN masing-masing sebesar Rp 5 triliun pada 2020, 2021 dan 2022. Pemerintah juga memberikan jaminan atas sekitar seperlima utang PLN.
Fitch memperkirakan total subsidi dan kompensasi pemerintah akan tetap lebih dari dua kali EBITDA PLN dalam jangka menengah. Karena itu, pembayaran dari pemerintah menjadi faktor yang sangat penting bagi profil keuangan perusahaan.
Pertumbuhan penjualan listrik yang kuat, sementara kenaikan tarif masih terbatas, akan membuat kebutuhan subsidi dan kompensasi tetap tinggi. PLN selama ini memulihkan biaya operasional dan pembiayaan, sebagian biaya investasi, serta margin yang telah ditentukan melalui kombinasi tarif, subsidi pemerintah dan kompensasi.
Baca Juga: B50 Mulai Berlaku Oktober 2026, Ini Persiapan Infrastruktur Pertamina Patra Niaga
Di sisi modal kerja, Fitch memperkirakan receivable days (hari piutang alias waktu perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan) PLN akan turun menjadi sekitar 52 hari pada 2027, dari posisi tinggi sekitar 95 hari pada semester I 2026.
Perbaikan tersebut terjadi seiring ekspektasi pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah yang kembali tepat waktu serta menyusutnya selisih antara biaya penyediaan listrik dan tarif yang dibayarkan pelanggan.
Fitch mencatat, keterlambatan administrasi dalam transisi menuju aturan pembayaran baru serta lebih cepatnya akumulasi piutang sempat membuat penerimaan kas PLN tertinggal dari pencatatan piutang. PLN sejauh ini telah menerima pembayaran atas akrual semester I 2026 secara tepat waktu, meski masih terdapat sejumlah kewajiban masa lalu yang belum dilunasi.
Pada saat yang sama, kebutuhan investasi PLN akan meningkat. Fitch memperkirakan intensitas capex mencapai 13%-20% pada 2026-2028, naik dari 11% pada 2025.
Belanja tersebut terutama digunakan untuk pembangunan pembangkit, transmisi, penguatan jaringan listrik dan transisi energi.
Kenaikan investasi ini diperkirakan membuat arus kas bebas PLN tetap negatif sehingga perusahaan masih bergantung pada pendanaan eksternal. Meski begitu, EBITDA yang stabil serta pelepasan dana dari perbaikan modal kerja diperkirakan menjaga EBITDA net leverage di sekitar 4 kali sepanjang periode tersebut, membaik dari 4,3 kali pada 2025.
Fitch memperkirakan permintaan listrik Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lembaga tersebut.
Pertumbuhan permintaan listrik akan didukung antara lain oleh belanja pemerintah untuk program bantuan sosial dan proyek infrastruktur. Namun, kenaikan tarif listrik diperkirakan tetap terbatas, maksimal sekitar 1% sepanjang 2026-2028.
Baca Juga: Aktivitas Tambang Emas Tanpa Izin Diduga Kembali Terjadi di Sangihe
Kondisi tersebut membuat pertumbuhan volume penjualan menjadi faktor utama yang mendorong pendapatan PLN.
Dalam skenario Fitch, biaya batubara akan bergerak mengikuti asumsi harga yang digunakan Fitch, dengan tetap memperhitungkan batas harga batubara untuk pembelian domestik yang ditetapkan pemerintah.
Fitch juga mengasumsikan capex PLN berada di kisaran Rp 85 triliun-Rp 140 triliun per tahun pada 2026-2028, sementara pembayaran dividen diperkirakan sekitar Rp 2 triliun per tahun.
Kuatnya dukungan pemerintah terhadap PLN tidak hanya berasal dari kepemilikan, tetapi juga dari posisi strategis perusahaan dalam sistem kelistrikan nasional.
PLN menyumbang sekitar 62% kapasitas pembangkit listrik Indonesia dan merupakan satu-satunya perusahaan yang menjalankan fungsi penjualan listrik secara grosir di Indonesia. PLN juga monopoli atas transmisi dan distribusi listrik serta membeli listrik dari independent power producers (IPP) untuk disalurkan ke seluruh negeri.
Fitch menilai kegagalan PLN memenuhi kewajibannya dapat mengganggu pasokan listrik secara nasional. Selain itu, default PLN berpotensi memengaruhi ketersediaan dan biaya pendanaan bagi pemerintah maupun perusahaan BUMN lainnya.
Karena itu, Fitch menilai insentif pemerintah untuk memberikan dukungan kepada PLN sangat tinggi. Penilaian ini juga membuat PLN memiliki karakteristik yang sebanding dengan sejumlah perusahaan listrik milik negara di kawasan, seperti Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO).
Fitch juga menyetarakan peringkat PT Pertamina dengan sovereign Indonesia pada level BBB dengan outlook negatif, dengan alasan serupa terkait peran strategis dan kewajiban pelayanan publik.
Dari sisi likuiditas, PLN memiliki kas sekitar Rp 34 triliun pada akhir Juni 2026, sementara utang yang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 68 triliun.
Baca Juga: Prospek Bisnis Galangan Kapal Positif, Ini Strategi Pelayaran Nasional Ekalya (ELPI)
Fitch memperkirakan PLN akan melakukan refinancing atau rollover atas utang jangka pendek tersebut dengan mempertimbangkan profil operasional perusahaan yang kuat.
PLN juga diperkirakan tetap membutuhkan pendanaan eksternal untuk membiayai capex yang besar. Namun, Fitch menilai perusahaan memiliki akses yang memadai terhadap perbankan serta pasar modal domestik dan internasional, ditambah hubungan yang kuat dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
