Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) sedang membahas dan menganalisis tentang tata niaga kedelai. Salah satu usulan yang diajukan adalah mengatur bea masuk impor kedelai serta adanya rekomendasi impor dari Kemtan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), Aip Syariffuddin berpendapat bahwa aturan tersebut dapat turut meningkatkan harga kedelai impor. Padahal, selama ini harga kedelai impor lebih murah dibandingkan kedelai lokal yang harganya mencapai Rp 8.500 per kilogram (kg).
Menurut Aip, dengan meningkatnya harga kedelai impor tersebut tentunya akan berdampak kepada perajin tahu dan tempe. Dia bilang, bahan pokok menjadi semakin mahal sementara produksi kedelai di dalam negeri masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan para perajin.
"Kalau kami membeli kedelai lebih mahal ya keberatan. Tetapi kalau ingin meningkatkan produksi kedelai lokal dan harganya sama dengan kedelai impor, kami akan lebih senang. Saat ini pasokan kedelai lokal kurang dan harganya mahal," tutur Aip, Minggu (15/10).
Dia juga mengatakan, selama ini tata niaga kedelai impor bersifat bebas namun terkendali. Dia mengungkap dengan tata niaga yang ada saat ini membuat pasokan dan permintaan kedelai tetap seimbang. "Kalau kedelai lokal ada, perajin menyerap, kalau tidak ada kami menggunakan kedelai impor. Bahkan kedelai lokal karena non GMO dipakai untuk membuat kedelai premium yang lebih mahal, dan kedelai impor dibuat tahu dan tempe yang lebih murah dan dijual di pasar tradisional," tambah Aip.
Meski masih dalam tahap pembahasan, Aip tetap meminta supaya pemerintah memikirkan kebijakan ini dengan baik. Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan seharusnya saling menguntungkan semua pihak baik petani dan perajin. Apalagi, menurutnya masalah ini melibatkan jutaan petan kedelaii dan perajin tahu dan tempe yang ada di Indonesia.
Menurut Aip, sebelum mengambil kebijakan, pemerintah seharusnya memberikan data produksi kedelai yang benar terlebih dahulu, lalu mulai membenahi masalah yang ada dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat secara perlahan. "Saya menyarankan supaya semuanya dilakukan dengan perlahan, jangan langsung dipatok tahun 2018 swasembada . Harus pelan-pelan. Perajin juga hanya ingin supaya pasokan kedelai tetap ada," tutur Aip.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
