Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Geo Dipa Energi melakukan investigasi awal menyelidiki dugaan kebocoran gas pada PAD-28 di Wilayah Kerja Dieng pada Minggu (13/3).
Direktur Utama Geo Dipa Riki Firmandha Ibrahim mengungkapkan, sejauh ini unsur gas hidrogen sulfida (H2S) tak terdeteksi di sekitar PAD-28.
"Namun, akan dipastikan pengukuran di kepala sumur dan sekitar mud-tank (tempat kejadian) setelah mendapatkan izin masuk dari Kapolres. Akan ditambahkan H2S detector di area publik yang terdekat dengan Pad-28," ungkap Riki dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Minggu (13/3).
Riki melanjutkan, merujuk pada laporan KBR Gegana Polda Jawa Tengah, kondisi paparan H2S di lokasi sumber sudah aman dan konsentrasi H2S di bawah ambang batas. Selain itu, pengendalian H2S rig milik PT Bormindo pun juga telah dilakukan sesuai dengan standar operasional.
Baca Juga: Kebocoran Gas di Dieng Sebabkan Korban Jiwa, Begini Penjelasan Geo Dipa
Riki memastikan, air untuk proses quenching (proses mematikan sumur) yang kontak dengan H2S berada dalam sistem tertutup, sehingga dipastikan tidak ada yang keluar dari tanki air (mud tank). Dengan demikian tidak ada air bersama H2S yang mencemari lingkungan.
Merujuk keterangan resmi tersebut, sebanyak 4 korban dari 8 korban yang menjalani perawatan kini sudah diperbolehkan pulang. Selain itu, Geo Dipa menjelaskan, para korban mengalami kelelahan fisik saat evakuasi dan bukan terpapar H2S.
Riki melanjutkan, semua pekerja telah diasuransikan dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain klaim asuransi, kontraktor dalam hal ini PT Bormindo memberikan santunan dan pembiayaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan santunan kematian. PT. Geo Dipa Energi (Persero) juga akan memberikan santunan kepada korban.
"Area di luar batas Pad-28 (lingkungan/area publik) dalam kondisi aman dan tidak ada paparan H2S. Sedangkan di Lokasi Pad-28 dilakukan olah TKP oleh Polres Banjarnegara dengan melibatkan Tim Gegana Polda Jawa Tengah untuk memastikan kondisi TKP saat ini," kata Riki.
Riki menambahkan, investigasi pun kini dalam kewenangan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
