/2025/12/04/430604069.jpg "Pemerintah Alihkan Pasokan LPG Industri untuk Jaga Ketersediaan Gas Melon Subsidi")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan energi, termasuk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pemerintah tengah memburu pasokan LPG baik melalui impor maupun produksi dalam negeri.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menegaskan bahwa ketersediaan LPG 3 kilogram (kg) alias gas melon subsidi menjadi prioritas. Ditjen Migas pun mengalihkan LPG untuk industri guna memenuhi kebutuhan produksi LPG 3 kg.
"Kami sedang hunting LPG dari impor maupun produksi dalam negeri. LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan dialihkan untuk kebutuhan LPG 3 kg, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ungkap Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR-RI, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Industri Sepatu Indonesia Makin Moncer, Summit 2026 Bidik Investor Global
Dalam upaya tersebut, Ditjen Migas menginstruksikan kepada kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga, guna memproduksi LPG yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, Pemerintah pun mendorong optimalisasi kilang-kilang di dalam negeri untuk memproduksi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rizwi mencontohkan optimalisasi kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Meski punya harga yang lebih tinggi, tapi RDMP Balikpapan mengurangi produksi propylene, karena penggunaan bahan baku naphta digeser untuk memperkaya produksi LPG.
"Sebagai contoh untuk RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene, dimana harga produk ini sebenarnya lebih tinggi. Produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku naphta-nya kemudian digeser untuk memperkaya produk LPG, untuk memperkuat pasokan LPG secara nasional," jelas Rizwi.
Pada forum yang sama, Rizwi mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG pada tahun lalu tercatat sebesar 25.000 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan kebutuhan LPG sampai dengan Februari 2026 naik sekitar 1.000 MT menjadi 26.000 MT per hari.
Sejalan dengan kebutuhan yang bertambah, porsi impor LPG pun naik dari 80,58% pada tahun 2025 menjadi 83,97% dari kebutuhan LPG per Februari 2026. Impor LPG Indonesia dominan berasal dari Amerika Serikat dengan porsi 68,91% dari total impor hingga 1 April 2026.
Indonesia juga mengimpor LPG dari Uni Emirat Arab sebanyak 11,83%, Arab Saudi (7,36%), Qatar (5,21%), Australia (3,91%), Kuwait (2,61%) dan China (0,17%). "Produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional," ungkap Rizwi.
Di tengah gejolak di Timur Tengah, pemerintah mencari alternatif pasokan dari negara-negara yang tidak terganggu dengan pembatasan di Selat Hormuz seperti dari Asia Tenggara. "Untuk situasi saat ini dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya di tahun 2026," tandas Rizwi.
Baca Juga: Bahlil: Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Masih dalam Perhitungan dengan Badan Usaha
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan dan cadangan LPG berada pada posisi yang aman. Bahlil mengungkapkan kapasitas cadangan LPG sudah berada di atas 10 hari, dan pasokan impor akan segera berlabuh.
"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).
Bahlil menyatakan kapal LPG yang dimaksud bukan berasal dari impor yang melewati Selat Hormuz. Sebab, Indonesia telah mengambil pasokan impor LPG dari beberapa negara di luar Timur Tengah seperti Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
