Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2019 dan 2020 peternak ayam broiler mengalami banyak kerugian karena harga ayam hidup yang jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).
Hal ini dikarenakan pasokan berlebih akibat importasi grand parent stock 2 tahun sebelumnya.
Kondisi peternak makin memburuk pada tahun ini, pasokan berlebih diperparah permintaan yang merosot karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan daya beli turun dan jalur distribusi yang terganggu.
Semenjak akhir Oktober 2020 harga ayam mulai merangkak naik dan awal November ini peternak mulai bernafas lega karena harga ayam hidup membaik dan di atas HPP.
Situasi harga yang membaik ini merupakan imbas positif dari kebijakan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan tiga surat edaran dalam kurun waktu 2 bulan dengan tujuan memotong supply untuk menyeimbangkan supply dan demand.
Baca Juga: Fakta keamanan mengkonsumsi produk daging ayam broiler, begini penjelasannya
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, juga memanggil seluruh pimpinan perusahaan untuk bersama sama mematuhi pemotongan supply ini. "Kami akan mengenakan sanksi tegas bagi yang tidak taat terhadap program yang dibuat oleh kementrian pertanian," ujarnya dalam keterngannya, Kamis (5/11).
Menyikapinya keterpurukan harga ayam yang sudah berlangsung lama, Nasrullah, menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menegakkan kebijakan ini dan tidak memandang bulu kepada siapapun yang melanggar demi menyelamatkan perunggasan indonesia.
Seorang peternak ayam broiler asal Jawa Timur, Kholiq, mengungkapkan kegembiraannya.
"Alhamdulilah peternak sangat senang sekali bisa bertahan hidup. Walaupun populasi tinggal sedikit tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa nyicil utang serta bisa narik lagi karyawan-karyawan yang telah kita rumahkan," ujarnya.
Baca Juga: Kuartal III 2020, laba Charoen Pokphand (CPIN) turun 10,94% yoy
Dia menilai, Dirjen PKH kali ini sangat serius menangani masalah carut marutnya peternak. Langkah yang diambil dirjen selama ini menurutnya sudah baik seperti cuting telur.
"Untuk langkah ke depannya pak dirjen tetap wajib mantau populasi GPS, audit PS serta daya serapnya LB. Jika bagi integrator atau pelaku-pelaku breeder yang tidak menjalankan SE, menurut saya pelaku breeder wajib dikasih sanksi yang berat supaya menjadikan jera bagi mereka," ucapnya.
