Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak dapat pendanaan, program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara terancam batal.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tetap berkomitmen melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang menggunakan energi batubara.
"Sebagai bentuk komitmen kita, Indonesia mempensiunkan 660 MW PLTU Cirebon 1. Jadi kita pensiun dini kan tujuh tahun (lebih cepat) sebelum masa pensiun, kita tarik," kata Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja ESDM 2024 di Jakarta, Senin (03/02).
Baca Juga: Menteri Bahlil: Pensiun Dini PLTU Perlu Perhatikan Beban Negara
Menurut Bahlil, langkah pensiun dini PLTU Cirebon-1 bisa lebih cepat karena sudah ada pihak membiayai, yaitu pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB).
Asal tahu saja, dalam catatan Kontan pada September 2024, berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia telah mendapatkan pinjaman berbasis kebijakan dari ADB senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,5 triliun.
"Ini sekarang udah mulai jalan (proses pensiun dini), (dana) ADB ya, kayak begini-begini, paten punya," tambahnya.
Terkait pelaksanakan pensiun dini PLTU, Bahlil bilang, ada dua syarat yang dipenuhi. Yang pertama, adanya lembaga yang telah jelas membiayai, sehingga secara ekonomi tidak membebani negara.
"Jadi kita mau mempensiunkan dini, ada yang membiayai, yang itu secara ekonomi, tidak membebankan negara, PLN, dan rakyat. Kalau ada yang membiayai murah begini, alhamdulillah," kata dia.
Kedua, jika pembiayaan dalam bentuk pinjaman maka bunganya tidak besar dan dengan waktu yang panjang..
"Kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, dan pinjaman jangka panjang. Dngan harga sampai ke rakyat yang murah, dan tidak membebani terlalu besar. Andaikan perlu subsidi, oke. Tapi pada harga yang sekarang, jangan dinaikkan," jelasnya.
Baca Juga: Rencana Pensiun Dini PLTU Batubara Masih Maju Mundur
Bahlil juga menyinggung soal lembaga-lembaga pembiayaan yang sampai sekarang tidak memberikan pendanaan kepada Indonesia untuk mendukung pensiun dini PLTU.
"Jadi, saya mau tanya lembaga mana yang membiayai kita kalau kita mempensiunkan sekarang? Ini dilematik sekali. Bila perlu kita pensiunkan semua, yang penting ada yang membiayai dong," tegasnya.
Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, untuk mengganti daya listrik yang dihasilkan oleh PLTU Cirebon 1 maka dibutuhkan pembangunan terhadap beberapa sumber energi pengganti.
Yakni, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai sebesar 700 megawatt (MW).
Baca Juga: Pemerintah Batalkan Pensiun Dini PLTU
Llalu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) sebesar 1.000 MW, PLTS sebesar 346 MW dan tambahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 12 MW.
Sebagai informasi, PLTU Cirebon 1 ditargetkan pensiun dini pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni pada Juli 2042.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
