Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2019 dan 2020 peternak ayam broiler mengalami banyak kerugian karena harga ayam hidup yang jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).
Hal ini dikarenakan pasokan berlebih akibat importasi grand parent stock 2 tahun sebelumnya.
Kondisi peternak makin memburuk pada tahun ini, pasokan berlebih diperparah permintaan yang merosot karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan daya beli turun dan jalur distribusi yang terganggu.
Semenjak akhir Oktober 2020 harga ayam mulai merangkak naik dan awal November ini peternak mulai bernafas lega karena harga ayam hidup membaik dan di atas HPP.
Situasi harga yang membaik ini merupakan imbas positif dari kebijakan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan tiga surat edaran dalam kurun waktu 2 bulan dengan tujuan memotong supply untuk menyeimbangkan supply dan demand.
Baca Juga: Fakta keamanan mengkonsumsi produk daging ayam broiler, begini penjelasannya
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah, juga memanggil seluruh pimpinan perusahaan untuk bersama sama mematuhi pemotongan supply ini. "Kami akan mengenakan sanksi tegas bagi yang tidak taat terhadap program yang dibuat oleh kementrian pertanian," ujarnya dalam keterngannya, Kamis (5/11).
Menyikapinya keterpurukan harga ayam yang sudah berlangsung lama, Nasrullah, menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menegakkan kebijakan ini dan tidak memandang bulu kepada siapapun yang melanggar demi menyelamatkan perunggasan indonesia.
Seorang peternak ayam broiler asal Jawa Timur, Kholiq, mengungkapkan kegembiraannya.
"Alhamdulilah peternak sangat senang sekali bisa bertahan hidup. Walaupun populasi tinggal sedikit tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa nyicil utang serta bisa narik lagi karyawan-karyawan yang telah kita rumahkan," ujarnya.
Baca Juga: Kuartal III 2020, laba Charoen Pokphand (CPIN) turun 10,94% yoy
Dia menilai, Dirjen PKH kali ini sangat serius menangani masalah carut marutnya peternak. Langkah yang diambil dirjen selama ini menurutnya sudah baik seperti cuting telur.
"Untuk langkah ke depannya pak dirjen tetap wajib mantau populasi GPS, audit PS serta daya serapnya LB. Jika bagi integrator atau pelaku-pelaku breeder yang tidak menjalankan SE, menurut saya pelaku breeder wajib dikasih sanksi yang berat supaya menjadikan jera bagi mereka," ucapnya.
Selain itu, ia menilai populasi GPS dan PS perlu dikurangi karena populasi yang ada di Indonesia masih lebih 20%. Untuk itu, jika bulan Desember ini tidak dilakukan afkir dini lagi, akibatnya harga Januari dan seterusnya akan hancur lagi di bawah Rp 14 ribu.
"Jika data GPS dan PS serta berita acara dan realisasi surat edaran bisa terbuka, maka peternak dan organisasi bisa membantu pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku breeder yang bandel. Kami bisa ikut mengawal tentang jalannya SE. Mengingat jumlah doc sampai akhir 2021 masih lebih, jadi jika lepas kontrol dari pemerintahan akan semakin hancur tahun 2021," tandasnya.
Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengapresiasi terbitnya 3 surat edaran di usia masa jabatan dirjen baru yang tergolong masih seumur jagung. Artinya, langkah tersebut adalah terobosan cemerlang. Kendati begitu, dia juga menyampaikan sejumlah usul.
Baca Juga: Hingga akhir tahun, RBMS memprediksi alami kerugian Rp 40 miliar
"Regulator itu harus menjaga rantai nilai ini terjadi transparansi. Jadi kebijakan itu harus transparan. Misalnya kalau memang over suplai ya cut. Tinggal law enforcement saja," tegasnya.
Selain itu, dia juga memandang perlu adanya wadah informasi yang sifatnya selalu update. Dengan begitu, data-data bisa disa diakses banyak pihak.
"Dan sumbernya kan bisa dari para peternak di semua level kan bisa. Misalnya Dirjen PHK buka portal informasi real-time. Jadi kalau ada perubahan ketahuan, enggak numpuk, segera tahu kalau over suplai, dan kebijakan pemotongan supply bisa diambil" ucapnya.
Enny menambahkan, bergeliatnya kembali industri perunggasan akan berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi dampak pandemi.
Menurutnya, industri perunggasan mampu menampung tenaga kerja cukup besar, dengan naiknya harga ayam ditingkat peternak akan meminimalisir terjadinya PHK.
"Hal ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus dapat menyediakan sumber protein dengan harga kompetitif guna meningkatkan imunitas masyarakat ditengah pandemi," ucapnya.
Selanjutnya: Charoen Pokhand (CPIN) kantongi laba bersih Rp 2,28 triliun pada Kuartal III-2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
