Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) menegaskan penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi menjadi salah satu program prioritas. Dedieselisasi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau energi berbasis impor menjadi energi terbarukan berbasis lokal.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa perusahaan listrik plat merah ini berencana untuk menggantikan PLTD yang tersebar di 741 lokasi. Total PLTD tercatat sebanyak 2.396 unit dengan kapasitas mencapai 1.076,04 Megawatt (MW).
PLN ingin mengeliminasi penggunaan BBM untuk PLTD melalui penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS). Guna merealisasikan program ini, PLN mengestimasikan total kapasitas PLTS sebesar 3,21 Gigawatt Peak (GWp) dan BESS sebesar 9,03 Gigawatt hour (GWh).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Avtur dari Sawit, GAPKI Ungkap Spesifikasi Ideal
Tak hanya PLTS, PLN juga akan mempertimbangkan sumber energi terbarukan berbasis lokal lainnya seperti tenaga air atau mini hydro. "Pada intinya kami secara bertahap dalam waktu secepat-cepatnya, termasuk dengan partnership, bahwa penggunaan energi yang masih berbasis pada impor dan energi mahal yaitu BBM harus segera kami kurangi dalam jangka waktu pendek, menengah," ujar Darmawan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendorong realisasi program dedieselisasi. Dia menyoroti dalam gejolak geopolitik yang membuat harga minyak melonjak seperti saat ini, penggunaan diesel akan mendongkrak Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN.
Sugeng memberikan gambaran bahwa biaya diesel yang tadinya sekitar US$ 22 cent per kilowatt-hour (kWh) saat ini secara rata-rata bisa melonjak menjadi sekitar US$ 30 cent per kWh. "Total diesel kita hanya 2,2 GW saja, itu memakan untuk biaya energi primer hampir Rp 40 triliun. Ini besar sekali. Tolong segera direalisasikan (dedieselisasi)," tegas Sugeng.
Baca Juga: Kinerja MIND ID 2025 Moncer, Laba Tembus Rp 29 Triliun di Tengah Tekanan Global
Dalam merealisasikan program ini, Sugeng menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan, lelang, serta pelaksanaan proyek dedieselisasi. "Harus ada best practice, karena kita sudah komitmen dengan investor. Segera dilaksanakan didieselisasi yang sudah dilelang wilayah barat dan wilayah timur," tegas Sugeng.
Darmawan berkomitmen untuk segera merealisasikan program dedieselisasi tersebut. Selain itu, Darmawan turut menyoroti dampak dari lonjakan harga minyak dunia yang sudah menembus level US$ 100 per barel.
Lonjakan harga minyak turut membuat harga Liquefied Natural Gas (LNG) menanjak hingga menyentuh US$ 19 per Million British Thermal Unit (MMBTU) di pasar spot. "Kalau diukur per kwh-nya, biaya fuel cost kalau kami harus mengambil LNG dari spot market, itu sudah mendekati US$ 14 cent per kwh. Beruntung kami mendapatkan alokasi gas dari negara, yang harganya sudah dikunci," kata Darmawan.
Dus, Darmawan menegaskan bahwa kondisi saat ini menjadi wake up call untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi energi fosil berbasis impor. "Kondisi geopolitik ini wake up call. Untuk hari ini alhamdulillah alokasi dari pemerintah cukup, sehingga kami tidak perlu impor LNG," tandas Darmawan.
Sementara itu, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan bahwa program dedieselisasi tidak bisa dilakukan secara instan. PLN akan merinci pelaksanaan program dedieselisasi melalui peta jalan (roadmap).
Baca Juga: Telkom (TLKM) Perketat Keamanan Data, Respons Ancaman Siber Meningkat
Dalam jangka menengah hingga panjang, program ini bisa berlangsung dalam 5 tahun - 10 tahun. "Setiap tahun dapat berapa (realisasi) nanti kita lihat lagi. Diesel ini kan masih menjadi peaker, penguat untuk sistem, tidak bisa langsung (digantikan)," ujar Rizal.
Meski begitu, Rizal menegaskan bahwa dampak dari program dedieselisasi bisa terasa mulai tahun ini. Sebab, pembangunan PLTS membutuhkan waktu yang cukup singkat antara 7 bulan hingga satu tahun ke depan.
"Mungkin satu tahun ke depan sudah bisa rasakan perubahannya, karena PLTS itu cepat, tahun ini bisa kelihatan. Bahwa akan berdampak besar PLTS terhadap (penurunan) BPP, itu memang program yang bagus," tandas Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













