Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tidak ikut turun.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, Pertalite merupakan jenis BBM Penugasan (JBBKP), sehingga harganya ditetapkan oleh pemerintah.
“Sejauh ini harga penetapan tersebut masih di bawah harga keekonomian RON90,” kata Saleh kepada Kontan, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Harga Pertamax Turun, Cek Harga Pertalite & BBM Lain Shell BP AKR & VIVO Hari Ini 7/6
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dihubungi oleh Kontan.co.id belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Saat ini, Indonesia Crude Price (ICP) tercatat sekitar US$ 65 per barel. Meskipun demikian, pada awal 2025 ICP masih bergerak di kisaran US$ 80 per barel.
Rerata ICP sepanjang tahun berjalan hingga pertengahan tahun ini berada pada kisaran US$ 72 per barel. Di pasar global, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan sekitar US$ 64–US$ 65 per barel, sedangkan Brent di kisaran US$ 66–US$ 66,5 per barel, berdasarkan laporan terbaru dari Reuters dan FXStreet.
Di sisi lain, asumsi harga ICP dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar US$ 82 per barel. Angka ini menjadi acuan dalam perhitungan berbagai kebijakan fiskal, termasuk subsidi energi.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai, idealnya harga Pertalite bisa turun mengikuti tren harga minyak dunia. Namun, menurutnya, pemerintah dan Pertamina seolah-olah menahan penurunan harga tersebut.
“Ini disebabkan karena Presiden Prabowo tahun ini akan meluncurkan beragam paket insentif dan di antaranya subsidi BBM. Nah, kita ketahui bahwa subsidi BBM ini bersifat universal dan membutuhkan pembiayaan yang relatif besar, yaitu sekitar Rp 20 triliun–Rp 30 triliun,” ujar Yayan kepada Kontan, Senin (9/6).
Yayan menekankan perlunya reformasi dalam skema subsidi BBM, terutama dengan meningkatkan akurasi penargetan untuk mengurangi inclusion dan exclusion error dalam kebijakan tersebut.
Menurut Yayan, Pertamina sepertinya belum mendapatkan green light untuk menurunkan harga Pertalite. Mereka mungkin menunggu kebijakan pemerintah, apakah akan tetap seperti ini atau akan ada perubahan.
"Perubahan harga Pertalite ini mencakup dua sistem keuangan pemerintah: subsidi langsung dari Kementerian Keuangan dan dana kompensasi sebagai subsidi tidak langsung dari Pertamina,” jelas Yayan.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Ungkap Realisasi BBM Subsidi di Kuartal I-2025
Yayan menambahkan, proses penyesuaian harga Pertalite lebih rumit dibanding BBM nonsubsidi karena merupakan bagian dari kebijakan penugasan BBM pemerintah.
Senada dengan Yayan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, seharusnya harga Pertalite sudah bisa turun, mengingat harga minyak dunia telah jatuh ke kisaran US$60–64 per barel.
“Selisihnya kan lebar sekali itu sampai US$ 22 per barel dibanding asumsi APBN 2025 sebesar US$82 per barel. Realisasi subsidi BBM harusnya ikut turun,” ujar Bhima kepada Kontan, Senin (9/6).
Bhima menambahkan bahwa kondisi saat ini terasa kurang adil bagi masyarakat, karena harga BBM nonsubsidi sudah turun, sementara harga Pertalite tetap.
“Kelas menengah ke bawah, mau dia konsumsi Pertamax atau Pertalite, sama-sama tidak ada pengaruh signifikan ke daya belinya. Karena gap harga menyempit antara Pertalite dan Pertamax, perpindahan ke Pertamax ada, tapi yang untung kan Pertamina dan pemerintah,” katanya.
“Idealnya, harga Pertamax turun, Pertalite juga," pungkasnya.
Di sisi lain, praktisi senior migas Hadi Ismoyo mengatakan, perhitungan biaya produksi BBM, termasuk Pertalite, sangat kompleks dan melibatkan banyak parameter. Asumsi ICP dalam APBN menggunakan rata-rata tahunan (YoY Average), bukan harga spot harian atau bulanan. Saat ini, ICP hingga bulan Mei rata-rata sekitar US$75 per barel.
“Memang benar turun, namun belum menyentuh level US$60 per barel secara rata-rata tahunan,” kata Hadi kepada Kontan, Senin (9/6).
Hadi juga memaparkan perhitungan kasar biaya produksi Pertalite. Dengan asumsi rendemen 70%, dibutuhkan sekitar 1,4 liter minyak mentah untuk menghasilkan 1 liter Pertalite.
Jika harga minyak mentah berada pada US$ 82 per barel (asumsi APBN), dan kurs rupiah di angka Rp 16.000 per dolar AS, maka harga crude per liter adalah sekitar Rp 8.300. Dengan kebutuhan 1,4 liter crude, total biaya mencapai Rp 11.600 per liter. Jika ditambahkan biaya pengolahan dan logistik sebesar Rp 500, maka harga keekonomian Pertalite sekitar Rp 12.100 per liter.
“Jadi kalau dijual Rp 10.000 per liter, maka pemerintah masih nombok,” tegas Hadi.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun, Pertamax Jadi Rp 12.500 Mulai Hari Ini (29/3)
Jika menggunakan asumsi harga saat ini sekitar US$ 75 per barel, maka harga keekonomian Pertalite mencapai sekitar Rp 11.000 per liter. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan rata-rata tahun berjalan, belum ada ruang cukup untuk menurunkan harga Pertalite.
“Sekali lagi, perhitungan harus berdasarkan average to date,” ujar Hadi.
Untuk diketahui, di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga BBM nonsubsidi per 1 Juni 2025. Penurunan harga tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah dilakukan berturut-turut sejak Mei dan April 2025.
Saat ini, harga BBM nonsubsidi termurah ditempati oleh Pertamax (RON 92) yang dibanderol Rp 12.100 per liter. Sementara itu, Pertalite (RON 90) masih dibanderol Rp 10.000 per liter dan tidak mengalami perubahan harga sejak terakhir kali dinaikkan pada tahun 2022.
Selanjutnya: AKPI 2025-2028 Didorong Lakukan Transformasi dan Lebih Inklusif
Menarik Dibaca: Promo Superindo Hari Ini Periode 9-12 Juni 2025, Diskon 50% dan Beli 1 Gratis 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
